Mayoritas Warga Ingin Presiden Bekerja Sesuai Janji Kampanye, Bukan GBHN
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, 81 persen warga menginginkan Presiden bekerja sesuai dengan janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.
Mayoritas warga menginginkan Presiden bekerja sesuai janji kampanyenya saat masa kampanye pilpres. Warga tidak ingin presiden bekerja sesuai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang bertanggung jawab kepada MPR.
Hasil tersebut tertuang dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Pertanyaan yang diajukan adalah 'Presiden bekerja menurut GBHN atau sesuai janjinya pada masa kampanye pilpres?'.
-
Kapan survei SMRC untuk Pilgub Sulteng 2024 dilakukan? Jika Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sulawesi Tengah diadakan ketika survei dilakukan (6-18 Mei 2024) dan yang maju ada tiga pasangan, yakni Ahmad M Ali - Abdul Karim Aljufri vs Anwar Hafid - Reny A Lamadjido vs Rusdy Mastura - Mohamad Irwan Lapatta.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Bagaimana cara SMRC menentukan sampel untuk survei Pilgub Sulteng 2024? Sampel sebanyak 2420 responden dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling dengan jumlah proporsional dari populasi tersebut.
-
Apa saja yang diresmikan Jokowi di Sulawesi Barat? "Juga pembangunan 3 ruas jalan sepanjang 22,4 kilometer yang ditangani dengan Inpres Jalan Daerah," ucap Jokowi.
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas mengungkapkan, 81 persen warga menginginkan Presiden bekerja sesuai dengan janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.
"Jumlah warga yang ingin Presiden bekerja sesuai janji kepada rakyat, bukan menurut GBHN/PPHN naik dari 75 persen pada survei Mei 2021 menjadi 81 persen pada survei September 2021," katanya dalam survei SMRC bertajuk 'Update Opini Publik Tentang Amandemen UUD 1945' secara virtual, Jumat (15/10).
Sedangkan, 10 persen warga menginginkan Presiden bekerja menurut Garis Besar Haluan Negara yang sekarang disebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan karena itu Presiden harus bertanggung jawab pada MPR.
"Dukungan ini menurun 8 persen dari sekitar bulan Mei 18 persen menjadi 10 persen pada bulan September," kata Sirojudin.
"Yang tidak tahu dan tidak menjawab 9 persen," tandasnya.
Survei tersebut dilakukan pada 15 - 21 September 2021. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun atau lebih.
Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1220 responden. Responden yang dapat diwawancara secara valid sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei ini dengan ukuran sampel tersebut sebesar +-3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca juga:
MPR Sebut Pentingnya GBHN Hadir Kembali Sebagai Haluan Negara
Hamdan Zoelva: Dulu GBHN untuk Kontrol Presiden, Melanggar Bisa Dipecat
AHY Soal Isu Presiden 3 Periode: Ahistoris, Jangan Gitu Banget Kalau Ingin Berkuasa
Wacana Penerapan GBHN Tak akan Buat Perekonomian Nasional Kembali Berjaya
Ahli Usul Digelar Referendum Jika MPR Ingin Hidupkan Kembali GBHN
Pimpinan MPR: 3 Fraksi Masih Belum Setuju Amandemen UUD 1945