Media sosial seharusnya jadi sarana perkuat kedaulatan politik
Kemajuan teknologi komunikasi mestinya bertujuan meraih kebhinekaan Indonesia dan memajukan demokrasi. Sehingga tidak dibelokkan menambah kegaduhan jagad politik Indonesia.
Kepala Departemen Media Komunikasi Startegi PARA Syndicate, Bekti Waluyo, menyebut memasuki masa kampanye Pilkada Serentak, media sosial makin bergejolak. Banyak unggahan saling serang maupun sindir, terutama tentang kasus dugaan penistaan agama dilakukan Basuki T Purnama alias Ahok.
Menurut Bekti, kemajuan teknologi komunikasi mestinya bertujuan meraih kebhinekaan Indonesia dan memajukan demokrasi. Sehingga tidak dibelokkan menambah kegaduhan jagad politik Indonesia.
"Harapan kemajuan teknologi informasi bisa menjadi sarana yang efektif dalam mempertegas kedaulatan politik," ujar Bekti dalam diskusi publik di kantor PARA Syndicate, Jumat (18/11)
Untuk itu, pihaknya berharap negara tidak diam melihat kondisi ini. Apalagi fungsi penting media sosial sebagai ruang publik untuk merawat kebersamaan bahkan terus dikacaukan pelbagai propaganda, hasutan dan provokasi.
"Akibatnya, arena media sosial yang semestinya bisa menjadi bagian kanal solusi justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri," ungkapnya.
Sementara, Kepala Program Studi Massa Akademi Televisi Indonesia, Agus Sudibyo menyebut, media sosial tidak sepenuhnya sebagai ruang terbuka. Ini juga sebagai institut sosial maupun bisnis.
Agus menambahkan, pola komunikasi di media sosial juga belum jelas. Terutama apakah masuk ke dalam pola komunikasi kelompok, komunikasi massa atau komunikasi publik.
"Pola komunikasi di media sosial itu belum jelas masih banyak diperbincangkan oleh pakar-pakar komunikasi" ujarnya.
Agus menambahkan, salah satu kekuatan media sosial ini terletak pada jejaring sosial (networking) antar dua elemen, yakni individual dan hubungan sosial.
"Interkoneksitas antara individu (person) dan lingkungan sosial menjadi sedemikian intens dan cepat lewat jaringan virtual. Begitu kuat pengaruh Medsos ini hingga memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mengambil keputusan berdasarkan preferensi yang dibentuk oleh dunia maya," katanya.
Oleh sebab itu, penggunaan media sosial perlu dilandasi sikap kritis, dewasa, dan bertanggungjawab. Ini agar manfaat dan kegunaan media sosial menjadi lebih konstruktif bagi kepentingan publik dan tidak untuk propaganda politik makin gaduh.