Megawati Kritik Soal Kenaikan UKT: Masa Orang Mau Pintar Suruh Bayar Mahal
Megawati menyinggung persoalan naiknya uang kuliah tunggal (UKT).
jika UKT melambung, bagaimana nasib warga yang tak berkecukupan di Indonesia.
- Megawati Tuding Kadernya Jadi Target Penegak Hukum, Begini Respons KPK
- Megawati Sentil Penegak Hukum: Mau Ambil Saya pada Enggak Berani Sasarannya di Sekeliling Saya
- Megawati Kritisi Besarnya Utang Pemerintah: Cara Bayarnya Gimana, Saya Khawatir Krisis Ekonomi
- Megawati Sebut Kecurangan di Pilpres 2024 Nyata: Buktinya Ada Tapi Diumpetin
Megawati Kritik Soal Kenaikan UKT: Masa Orang Mau Pintar Suruh Bayar Mahal
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, mengkritik soal biaya pendidikan yang mahal. Khususnya, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru jalur SNBP 2024.
Kritik Megawati awalnya disampaikan saat menyinggung Pola Pembangunan Semesta Berencana seperti apa yang digagas Presiden pertama RI yang juga ayahnya Ir Soekarno. Menurut dia, semangat pola dasar itu selalu aktual misalnya terkait penguasaan ilmu-ilmu dasar, tak terkecuali soal pendidikan.
Megawati lantas menyinggung persoalan naiknya uang kuliah tunggal (UKT). Sebab jika UKT melambung, bagaimana nasib warga yang tak berkecukupan di Indonesia.
“Sampai masak sih orang mau pinter aja suruh bayar mahal? Berapa gelintir sih yang orang kaya dibandingkan namanya warga negara kita yang masih belum berpunya?" heran Megawati dalam pidato politiknya di penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (26/5).
Megawati memastikan soal tingginya harga pendidikan menjadi sorotan PDIP dan ada di dalam rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP. Tepatnya di poin nomor 13.
“Rakernas V Partai mencermati gejolak yang terjadi diberbagai kampus akibat kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) secara drastis,” tulis penjelasan di poin tersebut.
Maka dari itu, guna menyikapi problem pendidikan tinggi di Indonesia, PDIP meminta kepada wakilnya di Parlemen Senayan untuk melakukan revisi terhadap beleid terkait.
“Rakernas V Partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya Pendidikan Tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024,” tukas PDIP di poin tersebut.