Menaker Sebut Deposito Jaminan Perlindungan Pelaut Rp1,5 M karena Berisiko Tinggi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan deposito jaminan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) khususnya pelaut minimal Rp1,5 miliar, lantaran pekerjaan tersebut berisiko tinggi.

2022-09-12 15:17:32

Regional

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menuturkan deposito jaminan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) khususnya pelaut minimal Rp1,5 miliar, lantaran pekerjaan tersebut berisiko tinggi. Menurut Ida, aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

"Di antaranya bentuk perlindungan itu adalah para PMI diminta untuk menyerahkan deposito Rp1,5 miliar, deposit ini digunakan untuk jaminan perlindungan para pekerja kita. Apalagi, para pekerja laut kita ini risikonya tinggi, sehingga jaminan atas keselamatan, jaminan atas banyak hal itu melalui adanya jaminan berupa deposito ini," kata Ida di Deklarasi Indonesia Manning Agency Forum dan dialog interaktif, Sanur, Denpasar, Bali, Senin (12/9).

Orang lain juga bertanya?

Ida berharap terbentuknya forum awak kapal Indonesia ini bisa memberikan perlindungan kepada para awak kapal dan khususnya anak buah kapal (ABK) dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22, Tahun 2022.

Deposito tersebut dibayar oleh perusahaan atau agensi, untuk digunakan sebagai jaminan perlindungan para pekerja. "Sekarang ini, saya kira adanya forum Indonesia Manning Agency, adalah forum yang mempertemukan para agen laut kita. Sehingga nanti, dengan forum ini mempermudah bagi pemerintah untuk koordinasi dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah," ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan, bahwa jumlah pekerja laut awak kapal di Indonesia sangat besar yaitu sekitar Rp1,2 juta orang.

"Baik kapal niaga, kapal ikan, kapal wisata kapal angkutan orang dan seterusnya. Dan di Indonesia termasuk penyuplai tenaga pelaut ketiga terbesar di dunia setelah China dan Filipina. Tingginya jumlah pelaut ini, tentu berakibat banyak antara lain kita harus terus (melakukan) pengawasan kontrak kerja, mengontrol sistem rekrutmen dan prosedur penempatan dan berbagai aspek lainnya," jelasnya.