Menaker siap jelaskan soal TKA jika DPR bentuk Pansus
Dia mengaku telah menjelaskan pada DPR maksud dan tujuan dibentuknya Perpres TKA terutama pada Komisi IX. Menurutnya Perpres ini hanya mempermudah proses administrasi berkaitan dengan investasi melalui TKA.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengaku siap jika nantinya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Panitia Khusus Hak Angket Tenaga Kerja Asing (TKA). Pansus itu dibentuk atas dasar lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA.
"Ya kita lihat nanti kan masih panjang. Secara prinsip kita siap menjelaskan kepada siapa saja. Bahkan kalau kita ditanya malaikat suruh menjelaskan ini kita siap," kata Hanif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5).
-
Kenapa Thariq Halilintar gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
-
Bagaimana Dahlan Djambek terlibat dalam PRRI? Pembentukan PRRI di Sumatera Barat karena tidak puas dengan kinerja pemerintah Orde Lama.Dahlan bergabung dengan PRRI bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, dan Maludin Simbolon.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Apa yang diminta oleh Komisi III DPR kepada kepolisian terkait kematian Afif Maulana? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
Dia mengaku telah menjelaskan pada DPR maksud dan tujuan dibentuknya Perpres TKA terutama pada Komisi IX. Menurutnya Perpres ini hanya mempermudah proses administrasi berkaitan dengan investasi melalui TKA.
"Sudah berkali kali saya sampaikan, Perpres itu aturannya hanya menyederhanakan perizinan. Dan penyederhanaan perizinan ini bukan hanya soal TKA," ujarnya.
"Pak Jokowi ini sudah jelas perintahnya bahwa semua bentuk perizinan di republik ini baik terkait dengan investasi maupun dengan pelayanan publik harus disederhanakan," lanjutnya.
Tambah Hanif, dalam rapat kerja dengan para anggota Komisi IX Perpres tersebut diberikan apresiasi. Tentu dengan catatan adanya pengawasan lebih lanjut masuknya TKA di Indonesia.
"Di Perpresnya kan jelas itu tidak ada masalah. Dalam raker saya dengan Komisi IX juga sudah jelas bahwa kesimpulannya justru malah Perpres itu diapresiasi dengan beberapa catatan. Termasuk catatan untuk memperkuat pengawasan, catatan untuk regulasi turunannya nanti agar lebih baik," ungkapnya.
Tim pengawas itu, kata Hanif, juga telah dibentuk dengan melibatkan 2000 anggota yang terdiri dari instansi dan serikat pekerja terkait. Anggota itu nantinya akan mengawasi proses masuknya TKA ke Indonesia.
“Kita sendiri juga terus meningkatkan pengawasan maupun penegakan hukum yang kita lakukan. Pemerintah secara keseluruhan ya, baik itu pengawas tenaga kerja, petugas imigrasi, kepolisian, juga pemda,” ucapnya.
Diketahui, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan saat ini sudah semakin banyak Fraksi di DPR yang bergabung dengan usulan Pansus Hak Angket TKA terkait Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA. Dia yakin usulan ini akan bisa dibahas pada masa sidang 18 Mei mendatang.
"Bentar lagi, sudah melebar karena masing-masing sudah membawa, jadi InsyaAllah ini sudah mencukupi persyaratan untuk mengajukan massa sidang dimulai kita akan ajukan ini untuk menjadi pembahasan mudah-mudahan," kata Fadli usai berorasi di hadapan ribuan massa Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) di depan gedung DPR, Jakarta, Senayan, Jakarta, Selasa (1/5).
Baca juga:
LIPI sayangkan Perpres tenaga kerja asing tak disertai aturan sanksi pekerja ilegal
Tak seperti Indonesia, kenapa India dan Eropa tolak investasi China?
Terbongkar, alasan Indonesia dibanjiri tenaga kerja asing terutama asal China
Tak punya dokumen lengkap, 7 pekerja asal China ditangkap di Tangerang
Pekerja asing di Tangsel didominasi asal Filipina, mayoritas berprofesi guru
Menteri Hanif tegaskan jumlah TKA di Indonesia masih proporsional