Menata Kota Tanpa Kabel Semrawut, Berkaca dari Tetangga Jakarta

Seperti di sepanjang akses Jalan Letnan Sutopo, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, yang merupakan akses jalan menuju kompleks rumah-rumah mewah Taman Giri Loka, Giri Loka 3 dan Puspita Loka, yang dikembangkan BSD City di era tahun 1990 an.

Kesan yang dihadirkan saat melintasi jalan itupun terasa sangat berbeda, meski berada di atas kendaraan baik motor atau mobil, rindangnya pepohonan yang ditanam pada median jalan memberikan susana teduh dan sejuk.

Ditambah lagi, penataan akses jalan yang lebar tanpa tiang-tiang dan kabel utilitas pada sisi trotoar pada kedua arahnya adalah pemandangan yang bisa disaksikan siapapun ketika melewati akses jalan Sutopo.

Nampak, sisi kiri dan kanan trotoar akses jalan Letnan Sutopo, hanya terdapat tiang-tiang penerangan jalan umum (PJU), yang terhubung tanpa sambungan kabel di udara.

Agak menjorok ke wilayah Kabupaten Tangerang, yang kini tengah dikembangkan besar-besaran oleh BSD City, tepatnya pada ruas jalan BSD Grand Boulevard yang menghubungkan antara Kota Tangerang Selatan (Kecamatan Serpong) dengan wilayah Kabupaten Tangerang (Kecamatan Cisauk) yang dikembangkan di era tahun 2000-an ini, terlihat memiliki konsep penataan jalan yang lebih matang.

Sebab, jalan yang dibuat lebih lebar dan fasilitas trotoar yang tidak hanya difungsikan oleh pejalan kaki saja tapi sangat laik digunakan oleh pecinta olahraga lari (jogging). Selain adanya penambahan fasilitas jalur khusus pesepeda.

Mencontoh hal-hal baik itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, juga sedang melakukan penataan kabel-kabel jaringan internet tersebut, agar terlihat lebih rapih dan tidak berulang-ulang membahayakan pengendara dan pejalan kaki saat melintasi ruas jalan dengan tiang dan tumpukan kabel menjuntai di udara.

Sebagai langkah awal, ditargetkan hingga akhir tahun 2022 Pemkot Tangsel, mulai menertibkan jaringan kabel internet udara pada 3,5 kilometer pertama yang ada di ruas jalan raya Ceger, Kecamatan Pondok Aren.

Selanjutnya, Pemkot Tangsel berjanji akan memutus seluruh jaringan kabel internet diudara pada 7 wilayah kecamatan se Kota Tangsel, untuk diatur secara terpadu melalui penanaman kabel bawah tanah atau dikelola terpadu hanya dengan satu tiang udara.

Pengamat Tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengakui sebenarnya konsep penataan jaringan kabel utilitas secara terpadu ke bawah tanah sudah harus dilakukan di jalan-jalan kota, permukiman dan akses lingkungan yang bersinggungan erat dengan aksesibilitas masyarakat sejak lama.

"Ini isu dari 15 tahun lalu, 2005 saya sudah menyarankan untuk memindahkan seluruh saluran jaringan utilitas secara terpadu ke dalam atau bawah trotoar bersamaan dengan saluran air," kata Nirwono saat dihubungi merdeka.com belum lama ini.

Menurut dia, saluran jaringan utilitas terpadu bisa ditanam di bawah trotoar jalan. Pemanfaatannya dilakukan bersamaan dengan ditanamnya kabel jaringan listrik, telepon, kabel internet, saluran drainase, pipa air bersih, air limbah dan jaringan gas.

"Idealnya begitu, dilakukan secara bertahap bersamaan dengan revitalisasi trotoar di jalan-jalan utama atau jalan raya, jalan dekat transportasi massal, permukiman, sekolah, pasar, perkantoran dan tempat wisata," ungkap Nirwono.

Selain lebih tertata dan tidak mengganggu pemandangan kota secara estetika, pemanfaatan SJUT dianggap lebih memudahkan dari sisi perawatan atau juga menambah jaringan lain ke depannya.

"Sudah tidak perlu bongkar pasang trotoar lagi ke depan. Visual lanscape trotoar kota juga lebih indah dan tidak membahayakan pejalan kaki," tegasnya.

Di lain sisi, sistem penanaman jaringan utilitas bawah tanah secara terpadu diyakini mampu menambah sumber pendapatan untuk daerah dengan pengenaan bea sewa terhadap pemanfaatan barang milik daerah berupa jaringan bawah tanah kepada penyelenggara utilitas.

"Pemda yang membangun infrastrukturnya, para penyelenggara atau penyedia utilitas dapat menyewa ruang bawah tanah trotoar yang disediakan. Biaya sewa dikenakan untuk perawatan saluran utilitas dan saluran air dan trotoar," katanya.

Sementara pengenaan biaya sewanya itu sendiri, ungkap Nirwono, dikenakan bisa per kilometer, per tahun, untuk lima tahun ke depan. Penerapan model sewa barang milik daerah itu, sebenarnya kata Nirwono juga telah dilakukan di sejumlah negara maju seperti Singapura, Sydney, Tokyo dan London.

Menyusul konsepsi penataan jaringan utilitas terpadu oleh pemerintah daerah, yang baru dimulai di Jakarta dan tertular juga ke kota-kota lain seperti Tangerang Selatan dan Bandung.