Mendagri akui Pilkada serentak malah membikin anggaran membengkak
Mendagri akui Pilkada serentak malah membikin anggaran membengkak. Tjahjo mengatakan, pembengkakan salah satunya adalah keperluan logistik KPU dalam lima tahun mengalami peningkatan. Selain itu, ada juga pembengkakan karena dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain.
Penyelenggaraan Pilkada serentak yang sudah diselenggarakan dua kali di tahun 2015 dan 2017 dikeluhkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Menurut dia, penyelenggaraan Pilkada serentak yang diharapkan dapat menghemat anggaran justru mengalami pembengkakan biaya.
"Dengan segala mohon maaf, bayangan saya waktu saya jadi menteri pertama, Pilkada serentak 2015 akan hemat. Tapi mohon maaf ternyata justru lebih membengkak hampir 200 persen," kata Tjahjo Kumolo di UGM, Kamis (27/4).
Tjahjo mengatakan, pembengkakan salah satunya adalah keperluan logistik KPU dalam lima tahun mengalami peningkatan. Selain itu, ada juga pembengkakan karena dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain.
"Kalau dulu kendaraan bisa pinjam Pemda. Sekarang membeli mobil sendiri. Jadi efisiensinya tidak ada. Tahun 2017 juga sama. Masih membengkak anggarannya," ujar Tjahjo.
Tjahjo mengungkapkan memang ukuran suksesnya kegiatan politik tidak bisa dinilai hanya dengan uang ataupun anggaran. Menurut Tahjo, biaya politik memang sangat besar sehingga tak heran jika untuk menjadi anggota DPR saja bisa menghabiskan uang miliaran rupiah.
"Tapi yang terpenting dalam Pilkada Serentak, partisipasi masyarakat meningkat, tidak ada politik uang, ada jaminan untuk kebebasan menyampaikan pendapat, sikap dan ada etika. Selain itu bagi pemerintah Pilkada serentak harapannya dapat membangun hubungan baik antara pemerintah pusat dengan daerah," pungkas Tjahjo.
Baca juga:
Haryadi-Heroe ditetapkan jadi Wali Kota & Wakil Wali Kota Yogyakarta
MK tolak gugatan Imam-Fadhli dalam Pilkada Kota Yogyakarta
Pilkada 2018, PDIP akan lebih teliti cari figur yang diterima rakyat
Kebutuhan KPU Bekasi untuk pilkada serentak Rp 64 miliar
DPR minta KPU evaluasi usulan anggaran Rp 11,3 T untuk Pilkada 2018
Bawaslu usul anggaran pengawasan Pilkada 2018 sebesar Rp 4,6 triliun
Kalah di Pilkada DKI, PDIP pamer menang di tiga provinsi
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.