Mendagri sebut program e-KTP di seluruh Indonesia tidak mudah
Mendagri sebut program e-KTP di seluruh Indonesia tidak mudah. Menurut Tjahjo, melayani dan mendata 254 juta jiwa itu tidak mudah, SDM pemerintah belum bisa maksimal, masyarakat banyak yang antre supaya bisa punya e-KTP.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan jaminan data kependudukan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masyarakat Indonesia.
"Sebanyak 254 juta orang lebih yang harus punya data, sementara ini yang sudah punya e-KTP sekitar 183 juta jiwa. Dan tahun ini, sudah kami coba anak-anak agar punya KTP anak, sehingga mereka yang belum punya KTP bisa menabung di Bank Mandiri, bisa membuat paspor sendiri, bisa mendapatkan kartu yang mungkin diminati sehingga pemerintah punya keakuratan data semua penduduk Indonesia dari yang dewasa sampai anak-anak," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (20/9).
Meski demikian, Tjahjo mengaku untuk merealisasikan program e-KTP di seluruh Indonesia tidak mudah. Hal ini lantaran sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran untuk memiliki kartu tanda penduduk, selain itu keterbatasan tenaga petugas di lapangan.
"Pemerintah sadar, melayani, mendata 254 juta jiwa itu tidak mudah, SDM pemerintah belum bisa maksimal, masyarakat banyak yang antre supaya bisa punya KTP. Tidak hanya di pelosok, kesadaran masyarakat harus kita tuntut. Di Jakarta saja ada 200 ribu penduduk yang belum bisa luangkan waktu untuk merekam karena kesibukan, di Jakarta tidak bisa door to door 'jemput bola'," paparnya.
Akan tetapi, kata dia, di daerah sudah bisa digerakan pembuatan e-KTP dengan cara petugas mendatangi rumah penduduk satu persatu dan itu berjalan efektif.
"Kalau di daerah pembuatan e-KTP dengan cara door to door bisa dilakukan. Mudah-mudahan kami minta dirjen dalam negeri paling lambat pertengahan tahun depan, bisa akses data, tinggal tekan tombol maka satu desa dilihat padat penduduk atau tidak, berapa jumlah penduduknya, berapa jumlah anak laki-laki dan perempuan, nantinya semua sudah bisa didata dengan baik," jelasnya.
Lebih jauh Tjahjo menegaskan pembuatan e-KTP secara nasional ini tidak dipungut biaya. Namun masih ada saja uang pungutan untuk mengurus kartu tanda penduduk.
"Kami juga minta maaf, karena sudah kumpulkan petugas pelayanan masyarakat, masih terjadi kendala. Prinsipnya program ini mempermudah masyarakat, tidak ada satu sen pun (uang) pungutan untuk urus hal ini. Tapi juga masih ada yang minta pengantar RT/RW dan tinggali uang, pola budaya ini masih sulit diberantas di sejumlah daerah," keluhnya.
Tjahjo juga berharap kepada kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia agar selalu proaktif mendata masyarakatnya agar bisa memiliki e-KTP dan akta kelahiran.
"Jika hari ini belum bisa memberikan pelayanan dengan baik. Namun kami apresiasi kepala daerah yang proaktif mendata masyarakat yang belum punya data kelahiran dan KTP. Sekarang dari 254 penduduk yang sudah punya akta kelahiran sudah 70 persen. Sekarang kita bagi formulirnya begitu orang lahir, langsung isi formulirnya," pungkasnya.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa yang ditemukan di TKP? Petugas Polsek Denpasar Selatan mengamankan sejumlah barang bukti di TKP. Bukti yang diamankan berupa KTP, kartu nikah, dompet warna cokelat, Kartu Indonesia Sehat, kartu vaksin covid, dan kabel catok rambut warna hitam yang dipakai melilit leher korban.
-
Kenapa KTT ASEAN digelar di Jakarta? KTT yang akan diselenggarakan di Jakarta tersebut menjadi momen penting bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama antara pemimpin negara anggota.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Siapa Eko Prawoto? Dilansir dari Wikipedia, Eko Prawoto merupakan seorang arsitek legendaris dari Indonesia. Pria kelahiran Purworejo, Agustus 1958 itu menerjuni dunia arsitektur sejak menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada tahun 1977.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
Baca juga:
Kemendagri optimis rekam data E-KTP nasional rampung tahun ini
Mendagri perpanjang batas akhir pembuatan e-KTP hingga 2017
Mendagri ingin pemilu 2019 gunakan sistem e-voting
KPU DKI: Warga yang belum punya E-KTP bisa gunakan hak pilihnya
Kemendagri & sejumlah bank kerja sama akurasi data nasabah dari eKTP