Mendagri sudah kantongi peta daerah rawan konflik di Pilkada 2018
Politisi PDIP ini menambahkan, pelanggaran dalam pilkada jarang ditindak. Tjahjo pun meminta kepada para Panwas untuk tegas dalam Pilkada serentak 2018 mendatang. Jika ada pelanggaran bisa ditindak secara tegas.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah sudah melakukan pemetaan daerah yang rawan terjadi konflik karena Pilkada serentak 2018 mendatang. Pemetaan ini dilakukan oleh pihak kepolisian dan Badan Intelijen Nasional (BIN).
"Tingkat kerawanan masih sama. Mungkin (yang paling rawan) hanya di Papua," terang Mendagri di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Selasa (31/10).
Dia menuturkan, selain Papua ada beberapa wilayah yang dianggap rawan, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatra Utara.
Tjahjo menguraikan berdasarkan laporan yang masuk, persiapan untuk Pilkada serentak 2018 sudah dilaksanakan dan akan ada pembenahan. Salah satu yang akan dibenahi adalah kinerja Panitia Pengawasan (Panwas).
"Tinggal sekarang ini panwas harus tegas kalau ada kampanye yang berujar kebencian. Jangan ada kampanye yang politik uang, harus tegas, kalau perlu didiskualifikasi," tegasnya.
Politisi PDIP ini menambahkan, pelanggaran dalam pilkada jarang ditindak. Tjahjo pun meminta kepada para Panwas untuk tegas dalam Pilkada serentak 2018 mendatang. Jika ada pelanggaran bisa ditindak secara tegas.
"Setiap pelanggaran harus ditindak tegas. Apalagi ini Pilkada serentak yang berbau Pileg maupun Pilpres. Terlebih waktu (penyelenggaraan antara Pilkada dengan Pileg dan Pilpres) sangat pendek," tutup Tjahjo.