Mendes sebut kebangkitan bangsa melalui BUMDES
Mendes sebut kebangkitan bangsa melalui BUMDES. Eko Putro Sandjojo mengatakan kebangkitan bangsa dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Menurutnya, jika dana desa ini berhasil, maka semua negara di dunia akan mengadopsi penerapan dana desa yang dilaksanakan di Indonesia saat ini.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan kebangkitan bangsa dapat dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Menurutnya, jika dana desa ini berhasil, maka semua negara di dunia akan mengadopsi penerapan dana desa yang dilaksanakan di Indonesia saat ini.
"Dana Desa yang sudah tersalur rata-rata Rp 600-Rp 800 juta, kemudian ditambah dana dari daerah maka setiap desa menerima lebih dari Rp 1 miliar," kata Eko dilansir Antara di Jakarta, Selasa (27/9).
Eko menjelaskan berapapun besarnya dana yang diberikan, jika tidak diikuti dengan pembentukan badan usaha desa maka hal itu akan sia-sia.
"Bisa jadi nanti akan muncul swalayan desa, pertokoan desa dan lain-lain yang membangkitkan pemberdayaan ekonomi desa," jelas dia.
Desa-desa maju, lanjut dia, memiliki dua ciri utama yakni pertahanan dan keamanan. Meskipun demikian, terdapat beberapa ancaman dalam membangun suatu bangsa.
"Maka kita perlu membuat terobosan dengan membuat suatu usaha yang berdampak besar, bukan butik. Kalau hanya program yang kecil-kecil, tangan negara tidak menjangkau," tambah dia.
Pembangunan desa tidak bisa dari atas ke bawah. Maka, menurut Eko Sandjojo, para kepala desa dan masyarakat yang mengetahui kebutuhannya sendiri.
Kemudian, penanganan pascapanen. Jika tidak ada, maka produk-produk desa harganya menjadi rendah.
"Jadi harga produksi mahal tapi harga jual rendah. Kapan petani desa bisa kaya kalau begini," terang Eko.
Untuk itu, dia mengajak untuk memberdayakan ekonomi desa dengan membuat BUMDES yang fokus pada satu produk. Jika wisata, maka gali dan perdalam potensi terkait dari sisi ekonomi wisata. Begitu pula jika pertanian, perdagangan maupun potensi kelautan atau nelayan.
"Saya yakin jika ini diterapkan maka BUMDES akan besar dan berhasil. Akan cepat sukses. Fokus malah akan memberikan persoalan lebih detail untuk berkembang maju," tukas dia.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Siapa yang dilantik menjadi Wakil Menteri Desa PDDT? Paiman Raharjo dilaporkan memiliki harta kekayaan sebesar Rp 45 Miliar. Harta kekayaan laki-laki yang kini menjadi Wakil Menteri Desa PDDT ini berupa tanah bangunan, 3 unit mobil, harta bergerak, kas dan setara kas, juga harta lain-lain.
-
Siapa yang mengajak kepala desa untuk memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Dimana DPR mengajak kepala desa untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Puteri menyampaikan, tambahan Dana Desa ini yang ditentukan berdasarkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa telah sejalan dengan desain kebijakan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
-
Kapan Dewan Banteng resmi dibentuk? Sebanyak 612 anggota aktif dan pensiunan menyetujui pembentukan Dewan Banteng ini yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng resmi terbentuk pada tanggal 25 November 1956.
Baca juga:
Menteri Desa: Kunci keberhasilan ekonomi desa adalah fokus
Menteri desa tak ingin pengembangan transmigrasi mati suri
Cerita Menteri Desa jajal jembatan reot di daerah tertinggal
Mendes sebut Bumdesa bisa bikin kaya masyarakat desa
Mendes sebut Reog mampu mendorong perekonomian masyarakat desa