Mendes yakin perolehan WTP Kemendesa bukan karena suap BPK
Mendes yakin perolehan WTP Kemendesa bukan karena suap BPK. Eko memastikan, dirinya akan kooperatif dalam pengusutan kasus suap tersebut. Dia bahkan memberikan kesempatan kepada KPK untuk mengaudit penggunaan anggaran Kemendesa dan PDTT kapan saja.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Inspektur Jenderal Kemendesa dan PDTT Sugito dan pejabat eselon III Kemendesa Jarot Budi Prabowo sebagai tersangka kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemendesa dan PDTT Tahun 2016. Menteri Desa dan PDTT Eko Putro Sandjojo berharap, kasus tersebut menjadi pembelajaran berharga bagi semua kementerian.
"Persoalan ini mudah-mudahan mengingatkan ke kita semua, ya jangan main-main lah soal integritas," kata Eko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5).
Eko memastikan, dirinya akan kooperatif dalam pengusutan kasus suap tersebut. Dia bahkan memberikan kesempatan kepada KPK untuk mengaudit penggunaan anggaran Kemendesa dan PDTT kapan saja.
"Kita buka kepada KPK untuk mengaudit kapan saja kementerian saya, bahkan tanpa persetujuan saya. Itu tujuannya bukan untuk nangkap orang, tapi tujuannya adalah supaya hati-hati," ucap Eko.
Eko mengakui terjadi kecolongan dalam pengawasan internal Kemendesa dan PDTT sehingga bawahannya melakukan praktik suap. Dia berharap, kasus ini juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan internal.
"Tapi paling penting bahwa sistemnya kayak apa, terpulang lagi kepada kita semua," sambungnya.
Disinggung mengenai perolehan WTP Kemendesa dan PDTT adalah hasil suap antara pejabat Kemendes dan BPK, Eko membantah. Menurut dia, perolehan WTP itu berkat kerja keras seluruh jajaran di Kemendesa dan PDTT.
"Saya enggak melihat dengan uang segitu bisa mempengaruhi WTP. Karena WTP itu prosesnya panjang, dilakukan oleh banyak orang dan dilakukan tim melalui prosedur-prosedur ketat. Jadi saya tidak melihat," tegasnya.
Kendati demikian, Eko tak ingin membela diri. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada BPK untuk mengaudit kembali pengelolaan keuangan di Kemendesa dan PDTT.
"Saya welcome, mau diaudit lagi atau mau pakai yang ada," tukasnya.
Baca juga:
Misbakhun sebut rumor jual beli opini WTP di BPK sulit dibuktikan
KPK akan tindaklanjuti soal Fahri Hamzah jenguk tersangka tidak izin
KPK kecam keras Fahri Hamzah temui auditor BPK tersangka suap WTP
Ketua KPK duga duit suap Irjen Kemendes hasil minta ke dirjen-dirjen
Djarot tak targetkan laporan keuangan DKI dapat opini WTP dari BPK
Kasus opini WTP, KPK disarankan selidiki juga petinggi Kemendes
Menteri Eko beberkan prestasi Sugito selama jabat Irjen Kemendes
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa Eko Prawoto? Dilansir dari Wikipedia, Eko Prawoto merupakan seorang arsitek legendaris dari Indonesia. Pria kelahiran Purworejo, Agustus 1958 itu menerjuni dunia arsitektur sejak menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada tahun 1977.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.