Mengadu ke MUI, Penyelidik KPK Harun Tegaskan Tak Ada Isu Taliban
Harun menyebut, isu adanya radikalisme dan talibanisme di KPK digelontorkan oleh pihak-pihak yang ingin menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas dan tak pandang bulu dalam memberantas tindak pidana korupsi.
Penyelidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama perwakilan 75 pegawai KPK tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) mengadu ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di hadapan MUI, dia mengadu soal adanya tuduhan taliban dan radikal terhadap beberapa pegawai KPK.
"Kami melakukan advokasi, bersafari ke lembaga-lembaga keagamaan, tidak ada itu yang namanya isu talibanisme, radikalisme, tidak ada isu-isu yang dibikin oleh orang-orang luar, dibikin oleh koruptor untuk melemahkan dan menghancurkan KPK," ujar Harun di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (3/6/2021).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Siapa yang mengajukan gugatan terhadap Dewas KPK? Dewas KPK Ngaku Sudah Antispasi Gugatan Nurul Ghufron di PTUN, Malah Kecolongan Ghufron sendiri sempat meminta kepada Dewas untuk menunda sidang etiknya.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Harun menyebut, isu adanya radikalisme dan talibanisme di KPK digelontorkan oleh pihak-pihak yang ingin menyingkirkan pegawai KPK yang berintegritas dan tak pandang bulu dalam memberantas tindak pidana korupsi.
"Kami ingin menunjukkan ini lho kami yang sebenarnya, isu-isu itu tidak bisa dikikis. Kami akan mencoba mengikis pelan-pelan, kami membuka diri, inilah kami," kata Harun.
Harun mengaku dirinya dan perwakilan 75 pegawai KPK telah mencurahkan seluruh keresahan yang akhir-akhir ini menjadi polemik. Yakni terkait indikasi penyingkiran terhadap dirinya dan 74 pegawai KPK lainnya melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).
"Kami sudah menyampaikan ke beliau-beliau bahwa keinginan yang baik dari pemerintah ini untuk kemudian menjadikan kami sebagai bagian dari ASN ternyata dalam prosesnya masih banyak pihak-pihak yang kemudian dengan cara-cara yang menurut kami bertentangan dengan apa yg sudah diinginkan pemerintah," kata Harun.
Harun mengaku meminta saran kepada tokoh agama di MUI untuk mengambil tindakan lanjutan. Di mata Harun, tokoh MUI merupakan para guru yang membentengi negara dari segala tindak tanduk yang tak benar.
Selain ke MUI, para pegawai juga diketahui sudah mengadu ke lembaga-lembaga agama lainnya, seperti ke Persatuan Gereja-gerja Indonesia (PGI). Harun menyebut, pengaduan ke berbagai lembaga kegamaan untuk membuktikan para pegawai KPK meski berbeda agama tetap bisa bekerja satu sama lain.
"Kami melakukan advokasi ke beberapa lembaga keagamaan ini termasuk juga ke PGI kemarin untuk menunjukkan kami ini merupakan satu kesatuan yang utuh di dalam sebagai pegawai KPK. Kami terbukti sejak KPK berdiri dengan berbagai kepercayaan tadi, kami bisa melakukan pekerjaan tanpa harus bersinggungan dengan masalah agama dan keyakinan," kata Harun.
Reporter: Fachrur Rozie
Baca juga:
Pimpinan KPK Tak akan Cabut SK Membebastugaskan 75 Pegawai Gagal TWK
Pegawai KPK Jadi ASN Bisa Kuat Jika Diberi Kewenangan Tanpa Intervensi
9 Pegawai KPK Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Gugat Pasal Alih Status ASN ke MK
KPK Tegaskan Tidak Akan Publikasikan Nama 75 Pegawai Tak Lulus TWK
Mahasiswa Tolak Tes Wawasan Kebangsaan dan Pelantikan Pegawai KPK Jadi ASN
PKS Dorong Jokowi Investigasi Kejanggalan Tes Wawasan Kebangsaan KPK
Moeldoko Tegaskan Nasib 51 Pegawai yang Diberhentikan Urusan Internal KPK dan BKN