Mengenal Pentahelix, Skema Pencegahan Terorisme dan Radikalisme BNPT
Boy menjelaskan penerapan konsep pentahelix diharapkan mampu membuat multisektor yang ada bisa bersinergi secara lebih mendalam untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bahwa pada tahun 2022 akan menerapkan skema pentahelix untuk mencegah dan menanggulangi aksi terorisme serta radikalisme.
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafly Amar mengatakan konsep pentahelix merupakan langkah pelibatan lima unsur, yakni pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat dan media.
-
Bagaimana cara BNPT membantu para penyintas terorisme agar tetap berdaya? Selain itu, BNPT juga sering mengadakan agenda gathering yang ditujukan untuk menumbuhkan semangat hidup dan mengembalikan kepercayaan diri bagi para korban terorisme agar tetap berdaya.
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
-
Apa yang diusulkan BNPT terkait tempat ibadah? Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan dilakukan pengawasan atau kontrol terhadap tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia.
-
Dimana BNPT menemukan landasan hukum untuk memberikan kompensasi kepada korban terorisme? Ibnu menjelaskan, landasan pemerintah melakukan pembayaran kompensasi atau ganti rugi tertuang dalam PP No. 35 Tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban.
-
Kenapa Ditjen Polpum Kemendagri menggelar FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme? Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Fasilitasi Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Aula Cendrawasih, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (23/8).
-
Mengapa Museum BNPT dibangun? Museum ini bertujuan untuk menceritakan perjalanan dan sejarah terorisme di Indonesia.
"Konsep pentahelix merupakan gabungan lima unsur untuk pencegahan dan penanggulangan radikalisme dan terorisme. Pada 2022, kami mulai menerapkan konsep pentahelix," kata Boy dilansir Antara, Selasa (15/2).
Boy menjelaskan penerapan konsep pentahelix diharapkan mampu membuat multisektor yang ada bisa bersinergi secara lebih mendalam untuk mencegah dan menanggulangi radikalisme, khususnya menangkal unsur terorisme transnasional dan transideologi.
Berdasarkan data yang dimiliki BNPT sedikitnya ada 120 negara di dunia yang kini terdampak adanya aksi terorisme yang bersumber dari transnasional dan transideologi.
"Terorisme ini sangat terkait dengan transnasional dan transideologi yang saat ini tengah gencar berkembang," katanya.
Untuk itu, peran bersama unsur pentahelix, khususnya media memiliki peran mencegah berkembangnya ujaran kebencian dan berita-berita hoaks sehingga diharapkan dengan peranan tersebut akan membuat publik memiliki imunitas dan terhindar dari berita hoaks.
Secara khusus Mantan Kadiv Humas Polri itu mengingatkan bahwa masyarakat hendaknya mengingat kembali upaya besar para pemuda Nusantara pada 1928 yang telah berikrar untuk tetap bersatu demi Indonesia.
"Rasa nasionalisme yang telah dirajut pada Sumpah Pemuda mesti dijaga dan dirawat. Untuk itu BNPT dan FKPT bersinergi dengan sejumlah pihak akan berupaya maksimal agar kejahatan terorisme tidak terjadi di Indonesia," katanya.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengatakan bahwa ke depan BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) diharapkan mampu bersinergi untuk mengatasi dampak dunia teknologi yang berubah cepat.
Dampak dunia teknologi yang berubah cepat tersebut, lanjutnya, terkait dengan berkembangnya ujaran kebencian dan berita hoaks yang sangat mudah beredar di masyarakat. Penggunaan media sosial harus dilakukan secara tidak berlebihan dan bertanggung jawab.
"Semua itu mesti ditanggulangi bersama dengan adanya sinergi, termasuk dalam mencegah radikalisme," kata Emil.
(mdk/ray)