Menkes Akui Keliru Pakai Ancaman Pidana Agar Warga Ikut Vaksin Covid-19
"Saya paham ada salah satu wakil menteri yang mengucapkan hal-hal yang sangat sifatnya mengancam, dan kita sudah bicarakan di kabinet juga agar komunikasi publik sifatnya merangkul, mengajak, meyakinkan," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (14/1).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui pemerintah keliru melakukan komunikasi publik terkait masalah vaksinasi. Disebabkan pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiariej bahwa penolak vaksinasi Covid-19 akan dijatuhi hukuman pidana satu tahun penjara dan denda Rp100 juta.
Budi mengatakan, masalah komunikasi publik ini sudah dibicarakan di internal Kabinet. Pemerintah akan menggunakan komunikasi yang lebih persuasif kepada masyarakat.
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
-
Siapa yang memimpin aksi demo petani Kendeng saat pandemi COVID-19? Aksi demo petani Kendeng kembali dilakukan saat pandemi COVID-19. Kala itu mereka menolak aktivitas penambangan yang dianggap berpotensi merusak lingkungan.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Siapa yang dinyatakan positif Covid-19 pertama di Indonesia? Menurut pengumuman resmi dari Presiden Joko Widodo, kasus Covid-19 pertama di Indonesia terjadi pada dua warga Depok, Jawa Barat, yang merupakan seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya berusia 31 tahun.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
"Saya paham ada salah satu wakil menteri yang mengucapkan hal-hal yang sangat sifatnya mengancam, dan kita sudah bicarakan di kabinet juga agar komunikasi publik sifatnya merangkul, mengajak, meyakinkan," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (14/1).
Menurut Budi, memang sebaiknya tidak menggunakan pernyataan yang menakuti dan mengancam masyarakat yang tidak ingin dilakukan vaksinasi. Apalagi masih belum 100 persen masyarakat serta tenaga kesehatan mendukung program vaksinasi Covid-19.
"Jadi kami menyadari belum 100 persen termasuk tenaga kesehatan mendukung vaksinasi ini. Padahal memang kita membutuhkan sekali vaksinasi ini bisa didukung semua kalangan," kata Budi.
Dalam rapat dengan Komisi IX sejak dua hari lalu, pemerintah diingatkan bahwa jangan menggunakan ancaman kepada masyarakat. Supaya masyarakat dapat mudah dirangkul untuk mengikuti program vaksinasi.
Mengamini hal itu, Budi mengakui cara persuasif akan lebih bisa meyakinkan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi.
"Saya rasa itu bisa memberi dampak lebih baik untuk mengajak rakyat untuk ikut program vaksinasi ini," ucapnya.
Menkes Budi juga kembali diingatkan bahwa masih ada pejabat pemerintah yang tidak menyampaikan hal senada. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Golkar Darul Siska menyoroti lembaga Kantor Staf Kepresidenan yang belum satu suara dengan pernyataan Menkes Budi terkait komunikasi publik vaksinasi ini.
"Karena itu teman-teman KSP itu memberikan komentar tentang vaksinasi dan vaksin ini berkoordinasi dulu dengan Kemenkes supaya informasinya paralel," kata Darul.
Sementara, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengatakan, perbedaan suara ini karena banyaknya stakeholder pemerintah yang menangani Covid-19.
Mulai dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), hingga Kemenkes. Kurniasih mengingatkan ego sektoral masing-masing lembaga harus dihilangkan agar saling terkoordinasi.
"Baiknya manajemennya diubah. Terlalu banyak stakeholder yang akhirnya menyampaikan pandangan masing-masing akhirnya jadi tidak bagus juga kesolidan kabinet terlihatnya seperti itu," katanya.
Baca juga:
CEK FAKTA: Hoaks Pemblokiran ATM dan Rekening Bagi yang Menolak Vaksin
Istana Tegur Raffi Ahmad Karena Tak Jaga Protokol Kesehatan Usai Divaksinasi
CEK FAKTA: Tidak Benar Presiden Jokowi Disuntik Vitamin B
IHSG Berpeluang Menguat Didorong Sentimen Vaksin Covid-19
Jadi Peserta Vaksinasi Covid-19 Pertama di Jatim, Intip Persiapan Wagub Emil Dardak
Sekjen MUI Usai Divaksinasi Covid-19: Saya Sehat Walafiat