Menko Muhadjir Minta Jajaran Rekrut Relawan Penuhi Target Tes PCR 20.000 per Hari
"Jadi tidak boleh ada persaingan terbuka. Karena ini adalah kita perang lawan covid dan jangan ada orang yang mengambil untung terlalu banyak," ungkap Muhadjir.
Menko PMK (Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) Muhadjir Effendy menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan tes PCR (polymerase chain reaction) capai 20.000 per hari.
Muhadjir menggelar rapat koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan kementerian/lembaga terkait membahas strategi percepatan penanganan Covid-19.
-
Siapa saja menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Mengapa Prabowo menanggapi singkat keputusan Mahfud Md? "Itu hak politik," kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk 'Trimegah Political and Economic Outlook 2024' di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu (31/1).
Dia mengaku optimis target yang dicanangkan presiden bisa segera tercapai. Melihat untuk saat ini pengujian spesimen sudah mencapai lebih dari 10.000 per hari. Bahkan menurutnya, untuk saat ini yang perlu disiapkan adalah untuk mencapai target 30.000 per hari.
"Kalau kita lihat untuk mencapai 20.000 tidak begitu sulit ya. Karena per tanggal 6 Mei itu sudah tercatat 13.333 tes yang bisa dilakukan. Sehingga ini saya kira bukan hal mustahil. Malah seharusnya kita bisa memikirkan bagaimana mencapai target 30.000," kata Muhadjir, Sabtu (6/6).
Muhadjir menyebut, percepatan pengujian spesimen akan sukses dengan adanya relawan. Maka dari itu, dia meminta Kemendikbud, Kemenkes dan Kemenristek untuk bisa menggerakkan secara masif perekrutan relawan khususnya untuk tingkat S2 di bidang kesehatan masyarakat, keperawatan dan mikrobiologi molekurel.
"Kalau ini bisa dilakukan saya optimis," tuturnya.
Selain itu, lanjut Muhadjir, proses tracking perlu diperbanyak. Ini dinilai penting untuk mendeteksi kasus-kasus dan penyebarannya lebih jauh.
Muhadjir juga meminta agar tim peneliti vaksin Covid-19 yang dibidangi oleh Kemenristek/BRIN terus dimotivasi dan didukung proses kerjanya agar bisa menghasilkan vaksin secara cepat demi kemandirian bangsa.
"Kalau kita bisa memotivasi mereka, mereka bisa bekerja dengan semangat dan syukur-syukur kalau kita bisa lebih duluan menemukan vaksin. Kalau kita gagal mempercepat penemuan vaksin pasar itu akan dijarah produsen luar negeri. Dan ini sangat bagus kalau kita hindari ruang itu," jelasnya.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini juga meminta harga alat swab tes untuk uji spesimen perlu seragam dan murah. Dia mengingatkan tak ada pihak yang mencari keuntungan di tengah pandemi Covid-19.
"Jadi tidak boleh ada persaingan terbuka. Karena ini adalah kita perang lawan covid dan jangan ada orang yang mengambil untung terlalu banyak," kata dia.
Kemudian, terkait tatanan kenormalan baru, menurut dia, gugus tugas dan kementerian/lembaga terkait perlu memberikan edukasi kepada masyarakat secara masif bahwa normal baru bukan berarti seenaknya saja.
Diberlakukannya kenormalan baru, menurut dia, bukan berarti kedaruratan nasional yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dicabut begitu saja. Menurut dia akan dilakukan penyempurnaan aturan agar masyarakat bisa lebih memahaminya.
"Padahal ketika mereka diberikan pengurangan pembatasan itu artinya PSBB masih berlaku yaitu PSBB minimal yang seperti tercantum dalam UU Kedaruratan Kesehatan pasal 49. Sehingga harus dipahami betul mengenai protokol kesehatan dasarnya," katanya.
Baca juga:
Tim Gugus Tugas Covid-19 Swab 32 Petugas Lapas Terbuka Pasaman
Gugus Tugas Covid-19 Sumsel Tegaskan Uji Swab Gratis
Hadapi New Normal, Banda Aceh Gelar Uji Swab Massal
Penumpang Pesawat Luar Negeri Wajib Uji PCR, Domestik Cukup Tes Cepat
Pemerintah Buka Rekrutmen Relawan Besar-besaran untuk Capai Target Uji Spesimen
Jokowi Minta Pelacakan Dilakukan Secara Cepat: Seperti Selandia Baru