Menko Polhukam Singgung Masalah Papua Saat Bertemu Parlemen Selandia Baru
Dia menegaskan, dukungan Selandia Baru, bukan hanya diperlukan secara politik, tapi secara konstitusional dan hukum internasional.
Menko Polhukam Mahfud MD hari ini menerima kunjungan dari parlemen Selandia Baru, yang juga didampingi Duta Besar Indonesia untuk di negara tersebut, Tantowi Yahya.
Dia tak menepis bahwa sempat menyinggung masalah Papua. Dan Selandia Baru menghormati akan kedaulatan Indonesia mengenai hal ini.
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Kapan Mahfud MD melanjutkan kampanye di Semarang? Cawapres Mahfud MD melanjutkan kampanye di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.
-
Apa yang dipantau BPH Migas di Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024.
-
Kodok baru apa yang ditemukan di Papua Barat? Spesies baru itu dikenali berbeda berdasarkan ukuran, warna, bentuk tubuh, dan garis-garis di tangannya.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
"Saya memberi penegasan, Parlemen Selandia Bari itu sahabat Indonesia yang sangat mendukung integrasi atau keutuhan wilayah Indonesia, termasuk sangat mendukung soal Papua sebagai bagian dari Indonesia," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Selasa (19/11).
Dia menegaskan, dukungan Selandia Baru, bukan hanya diperlukan secara politik, tapi secara konstitusional dan hukum internasional.
"Karena hukum internasional sudah menyatakan Papua itu bagian yang sah dari negara republik Indonesia. Menurut ICCPR, wilayah yang sudah menjadi bagian yang sah harus dipertahankan oleh negara yang bersangkutan dengan cara apapun. Kita sudah melakukannya," jelas Mahfud.
Sementara itu, Dubes Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya menjelaskan, selama ini pemerintah di sana memang menghargai kedaulatan Indonesia.
"Mereka menghormati wilayah teritorial Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Adanya suara-suara yang mendukung Papua itu opini pribadi dari beberapa anggota Parlemen, kemudian media dan beberapa NGO. Tapi sikap resmi dari pemerintah Selandia Baru itu tidak pernah berubah, mereka mendukung wilayah teritorial Indonesia, dimana di dalamnya termasuk Papua," jelas Tantowi.
Dia juga menuturkan, bahwa isu adanya masalah pelanggaran HAM berat dijelaskan pula dalam pertemuan tersebut. Dan atas sudah dijelaskan sangat baik oleh Mahfud.
"Sesungguhnya adalah upaya kita dalam rangka penegakkan hukum, dalam rangka untuk melindungi rakyat Indonesia. Jadi, yang diambil tindakan tegas oleh aparat keamanan kita itu adalah para pengganggu keamanan, bukan rakyat sipil. Ini yang harus dijelaskan kepada dunia, dan tadi dalam bahasa yang sangat sederhana, Pak Menko Polhukam menjelaskan ya, dan tadi bisa diterima dengan baik oleh mereka," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta
Baca juga:
Mahfud MD Buka Suara Soal Veronica Koman: Dia Ingkari Janjinya Kembali ke Indonesia
Biaya Pilkada Langsung Mahal, Sistem Pemilihan atau Parpol yang Jadi Biang Kerok?
Kepala PPATK Sambangi Mahfud, Koordinasi Persiapan RI Jadi Anggota FATF
Bertemu Dengan Kepala BNPT, Mahfud Bahas Soal Radikalisme dan Terorisme
Buka Ngayogjazz 2019, Mahfud Kenang Djaduk Ferianto