Mensos Tegaskan Sudah Bekerja Sama KPK hingga Kejaksaan Cegah Korupsi Bansos
"Kami bekerja erat dengan KPK dan BPKP juga dengan Kejagung menyampaikan apa bila ada temuan di lapangan segera diinformasikan ke kami," jelas Juliari.
Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan pemerintah saat ini sudah bekerja sama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelenggaraan bantuan sosial. Dia mengatakan kerja sama tersebut tertuang pada surat edaran terkait data yang diberikan tidak mengacu pada data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Kerja sama dengan KPK sudah kita mulai terbukti dengan adanya SE dari KPK mengenai data yang tidak harus mengacu pada DTKS tapi boleh di luar DKTS boleh dimasukkan dalam penerima bansos," kata Juliari dalam telekonference, Selasa (19/5).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Bagaimana cara membedakan Bansos milik Jokowi dengan Bansos Kemensos? Cara paling mudah mengetahui perbedaannya, Bansos milik Jokowi yakni pada tas kantong merah putih itu ada logo Istana Presiden RI. Sementara di versi Bansos Kemensos tertulis 'Bantuan Presiden Republik Indonesia Melalui Kementerian Sosial' namun tidak ada logo Istananya.
-
Apa jabatan Basaria Panjaitan di KPK? Melansir dari merdeka.com, Basaria diangkat menjadi Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tidak hanya KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun sudah bekerja sama. Setiap minggu pihaknya sudah menerima banyak saran dari pihak pengawasan keuangan tersebut.
"Kami bekerja erat dengan KPK dan BPKP juga dengan Kejagung menyampaikan apa bila ada temuan di lapangan segera diinformasikan ke kami," jelas Juliari.
Politisasi Bansos
Kemudian terkait bansos yang dipolitisasi jelang Pilkada, Juliari pun menyerahkan pada Badan Pengawas Pemilu. Namun dia menjelaskan hingga saat ini pihak Bawaslu pun belum melakukan kegiatan lantaran belum masuk dalam masa kampanye.
"Politisasi bansos ini ranah bawaslu, kemensos hanya bisa mengimbau," ungkap Juliari.
"Kita lihat di daerah ada penyaluran menggunakan foto nama ini diselesaikan masing-masing di daerah dengan institusi yang berwenang mengawasi pilkada," tambah Juliari.
Baca juga:
KPK Sebut Bansos Covid-19 Rawan Dikorupsi
Derita Keluarga Miskin di Karawang Tidak Pernah Tersentuh Bantuan Pemerintah
Kemensos Salurkan 300 Bansos untuk Komunitas Bajaj Jakarta Selatan
Jokowi Beri 20 Ribu Paket Sembako untuk Warga Kurang Mampu di Solo
Jelang Lebaran, Pemerintah Kejar Target Penyaluran Bantuan Sosial
Bantu UMKM, Penyaluran Bansos Sembako Disarankan Jadi Bantuan Tunai