Menteri Ferry tantang warga urus sertifikat sendiri ke kantor BPN
Dalam pembuatan sertifikat tanah, Ferry memastikan semua proses akan berjalan dengan cepat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan, menantang warga masyarakat untuk datang ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Menteri Ferry meminta warga tidak menggunakan calo saat mengurus sertifikat.
"Datang saja ke loket BPN, nanti dapat barcode pin. Kalau ketemu si A B ya kita susah, kalau ada yang aneh-aneh minta buktinya karena kami punya standarnya dan berapa lama di sana ada barcodenya," ujarnya di acara pembagian sertifikat tanah warga Kampung Badega, Desa Cipangramatan, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (13/4).
Nantinya, kata Ferry, bila sudah terima tanda bukti barcode tetapi tidak juga urung selesai, maka pihaknya akan mengecek. "Kalau lama selesai adukan saja ke kami," tegasnya.
"Kalau ada oknum yang bermain pasti kita kenakan hukuman, itu pasti. Karena itu kan salah satu korupsi," tambahnya.
Dalam pembuatan sertifikat tanah, Ferry memastikan semua proses akan berjalan dengan cepat, hal ini dikarenakan adanya pengawasan internal dari BPN.
"Ada (pengawasan). Saya kira kita nggak tutup diri, kalau kita terus menerus (berpikir) BPN lama itu ciri-ciri orang biasanya menghindari agar jangan ke BPN, karena lama dan susah. (Maka itu) Kami tantang (masyarakat) datang ke BPN, langsung jangan diwakili minta tanda terima ada barcodenya," pungkasnya.
Baca juga:
Kepala BPN sebut urus sertifikat tanah cuma butuh 3 jam
Cegah pungli, Menteri Ferry minta warga urus sertifikat tanah ke BPN
Presiden Jokowi: Urus sertifikat tanah habis Rp 1 juta, mahal benar
Jokowi: Saya tak mau dengar lagi BPN lama urus sertifikat tanah
Jokowi kesal urus sertifikat tanah mahal, ini jawaban Menteri Ferry
-
Di mana penyerahan sertifikat PLBN dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN? Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Siapa saja yang terlibat dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait sertifikasi tanah? Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur; PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan; serta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Siapa yang menerima sertifikat PLBN dari Kementerian ATR/BPN? Kedua Sertifikat Hak Pakai tersebut diberikan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang diwakili oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, Kementerian PUPR, Rozali Indra Saputra.
-
Apa yang diminta oleh Menteri ATR/BPN dari Pemda terkait sertifikasi aset? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.