Menteri LHK Jamin Refocusing Anggaran Tidak Ganggu Program Berbasis Masyarakat
Siti menyampaikan strategi pengelolaan APBN TA 2021 sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (2/2). Menteri Siti menyampaikan Realisasi Kegiatan Tahun 2020, refocusing dan realokasi APBN Tahun Anggaran 2021, Strategi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dan isu-isu aktual lainnya.
Dia menuturkan, Anggaran Belanja KLHK Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp7,69 T, berhasil terealisasi sebesar Rp7,23 T, atau 93,97%. Sedangkan, untuk Anggaran Belanja TA 2021, KLHK mendapat refocusing atau penghematan anggaran sebesar Rp519 M dari anggaran semula Rp7,9 T. Sehingga, anggaran belanja KLHK setelah refocusing yaitu Tp7,4 T.
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Siapa yang memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang disampaikan Retno Marsudi kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR RI? "Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak," kata Retno.
-
Apa yang dikerjakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mendapat pujian dari Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni? “Sebagai mitra kerja kepolisian, Komisi III bangga sekali dengan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit. Polri tak hanya menjadi lebih humanis, tapi juga jadi jauh lebih inklusif. Kita bisa sebut semuanya, mulai dari kesetaraan gender, kesetaraan akses masuk tanpa pungli, dan kini pemberian kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengabdi. Terobosan yang luar biasa,” ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (27/2).
"Refocusing tidak mengganggu rencana-rencana dan agenda kegiatan yang berbasis masyarakat," kata Menteri Siti lewat keterangannya, Selasa (2/2).
Selanjutnya, Siti menyampaikan strategi pengelolaan APBN TA 2021 sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo kepada jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Menurut dia, Jokowi meminta agar dilakukan reformasi anggaran untuk menggerakkan ekonomi nasional dan daerah.
"APBN harus dikelola dengan cermat, efektif, tepat sasaran dan dibelanjakan untuk kepentingan rakyat secara langsung," kata politisi NasDem itu.
Selain itu, lanjut dia, perlu ada fleksibilitas anggaran guna menghadapi ketidakpastian dan harus mampu memecahkan masalah rakyat.
Siti bilang, khusus dalam anggaran yang ditujukan untuk membantu masyarakat harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, akuntabel, serta pengawasan secara ketat.
"Jadi fokus dengan belanja barang dan jasa. Bapak Presiden berpesan harus hati-hati. Kembangkan sebanyak-banyaknya lapangan kerja, manfaatkan dan dorong produk lokal, serta secara evolutif menjaga reformasi anggaran," tuturnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono, Komisi IV DPR RI menyesalkan pemotongan anggaran belanja KLHK TA 2021. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk mengevaluasi rencana penghematan sebesar Rp. 519 M.
Meski begitu, Komisi IV DPR RI mendengarkan penjelasan Menteri LHK mengenai usulan penghematan belanja KLHK TA 2021 dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat. Serta percepatan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp519 M dari pagu semula Rp7,9 T menjadi Rp7,4 T.
Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melaksanakan pengembangan pemanfaatan sampah menjadi energi Refused-Derived Fuel (RDF) dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia.
"Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah KLHK untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai kelayakan usaha pengembangan RDF sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemanfaatan sampah perkotaan sebagai energi," ucapnya.
Komisi IV DPR juga kembali mendorong KLHK melakukan penegakan hukum atas kasus penggunaan kawasan hutan nonprosedural, khususnya untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan.
Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, termasuk aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan target penyelesaian proses penegakan hukum. Atas kasus kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang berdasarkan informasi Menteri LHK terdapat sekitar Rp19,3 T dari 28 kasus gugatan selama tahun 2015-2020, yang belum tereksekusi.
"Dalam hal ini, Komisi IV DPR RI meminta kepada KLHK untuk menyampaikan data mengenai nama-nama perusahaan yang melakukan tindak pidana sebagaimana gugatan kasus perdata dimaksud," ucapnya.
Baca juga:
KLHK Menang Gugatan, PT RAJ Wajib Ganti Rugi Rp137,6 M Karhutla di Sumsel
Upaya KLHK Capai Bauran Energi Baru Terbarukan 50 Persen di 2050
Menteri Siti Sebut RI Bisa Jadi Negara Percontohan Atasi Perubahan Iklim
KLHK Ungkap Izin Pakai Kawasan Hutan di Kalimantan Selatan Seluas 56,243 Hektar
KLHK Ancam Cabut Izin Perusahaan yang Tak Rehabilitasi Lahan Konsesi di Kalsel