Menteri LHK Sebut 736.589 Hektare Hutan Riau Dilepas untuk Rakyat
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah telah melepaskan kawasan hutan seluas 736.589 hektare di Riau untuk rakyat. Pelepasan kawasan hutan ini merupakan solusi konflik agraria, dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar hutan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah telah melepaskan kawasan hutan seluas 736.589 hektare di Riau untuk rakyat. Pelepasan kawasan hutan ini merupakan solusi konflik agraria, dan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar hutan.
"Saya ini pembantu Presiden jadi saksi, setelah beliau dari lapangan langsung perintahkan menteri-menterinya laksanakan hal-hal yang ditemui di lapangan untuk kepentingan rakyat. Begitu cintanya beliau pada rakyat, bukan omong kosong," ucap Siti saat orasi di kampanye Capres Cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Kabupaten Siak, Riau, Sabtu kemarin.
-
Bagaimana cara Kementerian LHK dalam mengelola sumber daya hutan agar tetap lestari? Tantangan pengelolaan sumber daya hutan akan terus bertambah, turbulensi-turbulensi baru akan terus bermunculan. Mari kita elaborasi langkah lanjut untuk menghadapi berbagai tantangan," ujar Siti dalam puncak peringatan Dies Natalis di UGM, Yogyakarta, Jumat (20/10).
-
Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan perkebunan sawit? Diperlukannya peran dari pemerintah untuk membuat kebijakan yang bisa memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Serta tidak menyebabkan kerugian bagi penduduk dan alam. Sikap tegas dan kebijakan yang sesuai terhadap pelaku kejahatan dan kerusakan hutan. Serta pembuatan aturan dan ranah kerja yang jelas terhadap pengusaha perkebunan sawit sehingga semua bisa berjalan secara seimbang dan berkesinambungan.
-
Mengapa Kementerian LHK mendorong upaya untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari? Pihaknya berharap para akademisi dan pihak lain terus mendukung pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai solusi.Di antaranya, kata Menteri Siti, yakni untuk memperkuat paradigma pengelolaan hutan secara lestari, serta ikut menjaga dan mewujudkan keseimbangan dan keadilan.
-
Bagaimana masyarakat setempat menjaga kelestarian hutan di Kutai Timur? “Kita di sini juga hidup beriringan dengan adat. Cuma memang hukum adat itu tidak dominan di sini karena bukan hukum positif. Tapi hukum adat tetap kita hargai suatu norma-norma yang ada di kehidupan masyarakat kita,” papar Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementan menggarap lahan di Merauke? “Insyaallah kita akan garap pertama adalah kita sudah putuskan langsung kita garap 20 ribu hektare optimalisasi lahan dan anggarannya kami setujui hari ini dan mulai hari ini kita kerjakan. Kalau ini berhasil dengan baik, kita akan bergeser mengelola 500 ribu hektare dari potensi 1,2 juta hektare. Ini kami sudah rintis 2016-2017 bersama Pak Bupati 10 ribu hektare dan berhasil, sekarang ini sudah panen," ungkap Mentan Amran.
Dalam kesempatan tersebut, Siti Nurbaya menjadi juru kampanye pada kampanye terbuka Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin.
Menurut Siti, Jokowi memintanya agar desa-desa di kawasan hutan maupun konsesi tidak boleh terisolir, harus segera dibangun jalan, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan listrik.
"Kalau ada permukiman di kawasan hutan, perintah Pak Jokowi, harus selesaikan untuk kepentingan rakyat," lanjutnya.
Di tempat sama, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, jika Jokowi tidak menang dalam Pilpres 2019, maka pembangunan di Indonesia yang sedang berjalan akan mangkrak. Maka dari itu, kata Syamsuar, rakyat mesti memilih Jokowi untuk menjadi presiden yang kedua kalinya.
Sebab, selama kepemimpinan Jokowi, banyak pembangunan yang dilakukan bahkan sampai pelosok desa. "Itu semuanya adalah adanya dana desa, adanya pembangunan infrastruktur baik melalui DAK ataupun tidak," kata Syamsuar.
Syamsuar mengatakan, perhatian Jokowi terhadap Riau besar. Terbukti dengan adanya program asuransi bagi nelayan, petani dan juga peternak. "Sejak pemerintahan Jokowi, nelayan, petani dan peternak sapi dapat asuransi. Nelayan dijamin keselamatan saat melaut, petani dan peternak dijamin kerugiannya. Makanya petani atau nelayan tak perlu takut rugi lagi, karena ada asuransinya," lanjutnya.
Baca juga:
Menteri Siti Sudah Siapkan Helikopter di Daerah Rawan Kebakaran Hutan
Otak-atik Kementerian ala Jokowi
12,63 Juta Hektare Hutan Kaltim Dikepung 99 Izin Pemanfaatan Hasil Hutan
Menteri LHK Sebut Perbaikan Lubang Bekas Tambang Butuh Waktu, Memangnya Sangkuriang?
Soal Karhutla, Menteri LHK Ingatkan Gubernur Kaltim
Pro Kontra Rencana Pemisahan Kementerian Kubu Prabowo