Menteri Tedjo soal LHKPN Budi Waseso: Sekarang sudah siap dilaporkan
Budi Waseso sebelumnya mengatakan siap melaporkan hartanya bila kasus besar yang sudah dia tangani selesai.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijatno, menegaskan semua pejabat baik di daerah dan di pusat wajib hukumnya, melakukan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan menyerahkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tak terkecuali Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso.
Saat ditanya soal Budi yang belum melaporkan LHKPN, Tedjo enggan mengaku tak tahu menahu. Tapi dari informasi yang dia dapat langsung dari Budi Waseso, pelaporan harta kekayaan ke KPK akan dilakukan secepatnya.
"Saya tanya ke Budi Waseso kan. Dia mengatakan, saya tanya, kami membuka, setelah itu kami laporkan, sekarang sudah siap untuk melaporkan," kata Tedjo di Istana Bogor, Jumat (5/6).
Menurut Tedjo, Budi Waseso tidak menolak untuk melaporkan harta kekayaannya. Namun, dia minta jangan dikejar-kejar atau diburu-buru.
"Siapa yang menolak, tidak ada. Hanya kemarin, jangan diburu-buru, kita mengumpulkan data dulu," jelas Tedjo.
"Enggak adalah pembangkangan. Jangan ditanya, kapan pak, kapan pak. Itu nanti orang bisa, harus kita tata, pilah, kita inventarisir supaya jangan terlewat. Saya juga siap," imbuhnya.
Politikus NasDem itu menegaskan, setiap pejabat negara harus melaporkan harta kekayaannya. Begitu seseorang dilantik, diharapkan segera menyampaikan kekayaannya kepada KPK.
"Semua pejabat negara untuk laporkan LHKPN harta kekayaan. Dalam waktu satu bulan setelah menjabat biasanya harus sudah menyerahkan. Kita kumpulkan, baru kita laporkan. Enggak ada apa-apa," tutup Menteri Tedjo.
Baca juga:
Ini kata Kapolri soal Budi Waseso belum laporkan harta ke KPK
JK perintahkan Budi Waseso lapor perkembangan hartanya ke KPK
Tak lapor harta kekayaan Budi Waseso bisa kena sanksi kode etik
Bantah tolak, Budi Waseso akan isi LHKPN setelah ungkap kasus besar
Ini pembelaan Budi Waseso soal ogah isi LHKPN ke KPK
Didampingi sesepuh Polri, Komjen Budi Waseso resmikan PAB
4 Janji Budi Waseso binasakan polisi nakal
-
Mengapa Budi Waseso berpendapat Pramuka penting? Pasalnya, kata dia, kegiatan Pramuka sudah ada dari zaman kemerdekaan Indonesia. "Kalau kita bicara Pramuka jangan hanya sekarang. Artinya, itu harus berawal dari sejarah. Dari zaman kemerdekaan, sebelum kemerdakaan Pramuka itu sudah aktif dan sudah ada. Dulu namanya pandu-pandu disatukan jadi Pramuka.
-
Bagaimana menurut Budi Waseso, Pramuka seharusnya diterapkan? "Oleh sebab itu, mungkin kemarin Permen (Permendikbud) itu menurut saya harus dicabut. Karena kalau kita memulai dari itu ya kita harus scr keseluruhannya harus ada izin keppres-nya enggak. Artinya, tidak serta merta hanya melalui keputusan menteri," jelasnya.
-
Siapa yang menjenguk Budiono? Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Heroe Soekandar, menjenguk dan memberi bantuan sembako serta kasur untuk Budiono.
-
Apa permintaan utama Budi Waseso kepada Menteri Nadiem? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
-
Siapa yang diminta Budi Waseso untuk mencabut aturan Pramuka? Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Budi Waseso meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mencabut aturan yang yang mencabut Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah.
-
Bagaimana Heru Budi Hartono ingin menyelesaikan masalah kemacetan di Jakarta? Menurut Heru, kondisi ini perlu dievaluasi bersama. Hal itu disampaikan Heru saat membuka focus group discussion (FGD) terkait penanganan kemacetan di Ibu Kota di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7). "Hari ini kita kumpul karena tuntutan dari masyarakat untuk diskusikan bagaimana salah satunya mengatasi kemacetan. Banyak masukan-masukan bagaimana kalau jam kerja dibagi. Terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak dirlantas. Kalau jam 6 itu seperti air bah. Dari bekasi, Tangerang, Depok, jam yang sama menuju Jakarta."