Menteri Yuddy bakal sanksi aparatur sipil negara terlibat pilkada
"Kami sudah mengeluarkan surat edaran, koordinasi bersama Kemendagri dan Komisi ASN," kata Yuddy.
Jelang pilkada serentak, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi akan memantau kinerja bawahannya agar selalu bersikap netral. Yuddy janji akan menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) yang ikut serta terlibat dalam pilkada serentak.
"Kami sudah mengeluarkan surat edaran, koordinasi bersama Kemendagri dan Komisi ASN yang intinya tidak segan menjatuhkan sanksi berat pada pejabat ASN dan jajarannya yang terlibat pilkada serentak," kata Yuddy di kantornya Menpan RB lantai 2, Jakarta Selatan, Jumat (2/10).
Surat itu bernomor B3255 yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2015 lalu tertulis dari sanksi berat hingga ringan bagi ASN terlibat pilkada serentak nanti. "Kami larang mereka terlibat seperti misalnya kampanye termasuk juga larangan penggunaan aset pemerintah dalam pilkada serentak. Hukumannya nanti sedang sampai berat," tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengaku, dalam pilkada biasanya banyak otoritas pemerintah mengintervensi kepada PNS bahkan dengan ancaman. Untuk itu, pemerintah lakukan tanda tangan nota kesepahaman bersama Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan komitmen terhadap netralitas PNS.
"Yang seperti ini (PNS tidak netral) akan membuat Pilkada tidak berkualitas," kata Yuddy di kantornya, Jakarta, Jumat (2/10).
Menurut Yuddy, dalam kerja sama ini juga dibentuk satuan tugas (Satgas) guna menjaga netralitas PNS. Ini sengaja dilakukan agar menjaga kualitas Pilkada.
"Kita telah membentuk satgas pengawas netralitas ASN bekerja sama dengan Kemendagri dan jajarannya. Satgas ini akan bekerja melakukan pemantauan terhadap netralitas ASN dalam pilkada," tambahnya.
Baca juga:
Sanksi PNS ikut Pilkada, penundaan promosi jabatan dan dipecat
Awasi PNS tetap netral di Pilkada, Menteri Yuddy bikin Satgas
Lurah camat diduga ikut kampanye, Pemkot Solo tunggu surat Panwaslu
Pakai baju kampanye Airin, Ketua DPRD Tangsel dipanggil Panwaslu
-
Apa tujuan utama dari kampanye Pilkada? Tujuan kampanye dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah untuk mempengaruhi dan memenangkan dukungan masyarakat untuk mendukung pasangan calon yang diusung.
-
Siapa yang terlibat dalam kampanye edukasi "Waspada dan Kenali Modus Palsu #BilangAjaGak"? Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa BRI sebagai bank yang concern terhadap segala jenis kejahatan perbankan, terus mengedukasi nasabahnya melalui berbagai kanal, baik media konvensional maupun media sosial. "Melalui campaign ini, diharapkan awareness dan kewaspadaan masyarakat semakin meningkat, terutama dalam mengenali modus dan praktik penipuan," ujarnya.
-
Siapa yang berpartisipasi dalam Pilkada Serentak 2015? Pilkada serentak 2015 digelar untuk daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada periode 2015 sampai Juni 2016.
-
Siapa yang dipilih dalam Pilkada? Ada pun kepala daerah yang dipilih dalam Pilkada adalah Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.