Miliki Anggaran Penanganan Covid-19 Terbesar, Pemprov DKI Diawasi KPK
"Ada lima provinsi terbesar. Pertama DKI Jakarta kurang lebih Rp10 triliun, Jawa Barat Rp8 triliun Jawa Timur Rp2,3 triliun, Jawa tengah 2,1 triliun, dan Aceh Rp1,7 triliun," kata Firli
Ketua KPK Firli Bahuri meminta jajarannya untuk terus mengawasi penggunaan dana kemanusiaan untuk penanganan kesehatan Covid-19. Dalam hal ini, Firli menekankan pengawasan ketat dilakukan terhadap tiap provinsi yang mendapat alokasi dana besar, salah satunya DKI.
"Ada lima provinsi terbesar. Pertama DKI Jakarta kurang lebih Rp10 triliun, Jawa Barat Rp8 triliun Jawa Timur Rp2,3 triliun, Jawa tengah 2,1 triliun, dan Aceh Rp1,7 triliun," kata Firli saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/4/2020).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
Selain provinsi, KPK juga turut mengawasi alokasi anggaran serupa di lima Kabupaten dan lima Kota. Menurut Firli lima titik sebaran tersebut wajib menjadi konsen para penyidik komisi antirasuah.
Diketahui untuk di lima kabupaten memiliki alokasi dana kemanusiaan Covid-19 terbesar seperti, Kabupaten Jember Rp479,4 M, Kabupaten Bogor Rp384,1 M, Kabupaten Bandung Rp273, 5 M, Kabupaten Tangerang Rp243 M dan Kabupaten Tulangbawang Rp228,8 M.
Kemudian, untuk tingkat kota, seperti Kota Makassar Rp749,1 M, Kota Tangerang Rp349,8 M, Kota Bogor Rp348,6 M, Kota Bandung Rp300,4 M dan Kota Batam Rp268,1 M.
"Angka-angka ini sekali lagi kami terus pantau, kami aktif terus sampai dengan tanggal 20 April yang lalu," jelas Firli.
Firli pun tegas akan menuntut mati mereka pelaku korupsi anggaran kemanusiaan untuk penanganan kesehatan Covid-19. Menurutnya ketegasannya tidak melanggar hak asasi karena diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Kami akan menyatakan sikap bahwa KPK tetap akan bertindak tegas dan sangat keras kepada para pelaku korupsi dalam keadaan penggunaan anggaran penanganan bencana, yaitu dengan pidana mati," kata Firli menandasi.
Reporter: Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPK Didesak Tindak Penyimpangan Kewenangan Pemerintah Tangani Corona
KPK Dalami Dugaan Korupsi Kartu Prakerja
Komisi III DPR Minta KPK Usut Kartu Prakerja
Ketua KPK: Kami Tindak Tegas Koruptor Anggaran Covid-19, Pidana Mati
Hadirkan Tersangka saat Konpers, KPK Dikritik Langgar Asas Praduga Tak Bersalah