MK fokus tangani sengketa Pilkada, uji materi UU Pemilu bukan prioritas
"Prioritas yang ada saat ini adalah menangani sengketa Pilkada. Karena inilah konsen waktu yang diberikan hanya 45 hari kerja."
Uji materi Undang-undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) kini menjadi sorotan publik. Hal ini terkait Presidential Threshold 15 persen dari jumlah kursi dan 20 persen perolehan suara sah secara nasional. Uji materi juga diajukan terkait batas masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Meski demikian, Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah, mengatakan, sampai hari ini, belum ada permintaan langsung dari hakim agar uji materi UU Pemilu menjadi prioritas.
-
Kapan Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres? Momen kunjungan kerja ini berbarengan saat Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan Pilpres diajukan Kubu Anies dan Ganjar.
-
Bagaimana proses pergantian Hakim Konstitusi dalam sidang sengketa Pileg PSI? "Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah," kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang diubah Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024? Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang terbatas 17 orang. “Ada kesepakatan baru, sekarang 19 orang. Sebelumnya MK hanya memperbolehkan pemohon membawa 17 orang terdiri dari 15 saksi dan 2 ahli,” kata Fajar kepada awak media di Gedung MK Jakarta, Selasa (26/3/2024).
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Di mana Uut Permatasari tinggal? Uut Permatasari memilih untuk tinggal di sebuah rumah kos. Keputusan ini diambil untuk mendukung tugas suaminya, Tri Goffarudin Pulungan di Bali.
"Belum ada. Belum ada juga, tidak ada permintaan itu juga (dari hakim)," ucap Guntur di kantornya, Jakarta, Selasa (31/7).
Dia menegaskan, saat ini pihaknya sedang memprioritaskan menyelesaikan sengketa hasil Pilkada 2018. Yang memang sudah ada tenggat waktunya.
"Prioritas yang ada saat ini adalah menangani sengketa Pilkada. Karena inilah konsen waktu yang diberikan hanya 45 hari kerja," jelas Guntur.
Dia pun menjelaskan, dalam uji materi atau judical review, memang tak ada limitasinya.
"Judicial review itu sebetulnya tidak ada limitasi waktu," ujarnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Tak terima disebut OSO goblok, Mahkamah Konstitusi layangkan surat keberatan
Ajukan pihak terkait, 6 elemen masyarakat minta MK tolak gugatan masa jabatan Wapres
Mahfud MD tegaskan JK berhak ajukan jadi pihak terkait soal masa jabatan wapres
Lawan gugatan masa jabatan Wapres, kelompok ini ajukan diri jadi pihak terkait ke MK
Janji calon hakim MK Enny Nurbaningsih tak akan berpihak pada siapapun
Perindo minta MK putuskan uji materi sebelum pendaftaran capres-cawapres