Moeldoko Cerita Sulitnya Membangun Stabilitas di Negara Demokrasi
"Ada sebuah negara yang sentralistik, ingin bergerak menuju negara yang demokrasi, gagal di tengah jalan. Karena apa? karena tidak bisa mengendalikan (stabilitas) dengan baik,"
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengingatkan pesan stabilitas supaya negara demokrasi tidak gagal. Menurutnya, mengelola stabilitas yang baik di negara demokrasi merupakan persoalan yang tak mudah.
Hal itu ia sampaikan Moeldoko dalam Forum Titik Temu: Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan yang dihadiri Presiden Joko Widodo di DoubleTree Hilton Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/8).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kenapa Syawalan Morodemak digelar? Dilansir dari Demakkab.go.id, tradisi itu digelar sebagai ungkapan rasa syukur terutama warga nelayan yang kesehariannya mencari nafkah di tengah laut.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Di mana Syawalan Morodemak digelar? Syawalan Morodemak merupakan sebuah ritual sedekah laut yang digelar di Pantai Morodemak, Kecamatan Bonang.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
"Ada sebuah negara yang sentralistik, ingin bergerak menuju negara yang demokrasi, gagal di tengah jalan. Karena apa? karena tidak bisa mengendalikan (stabilitas) dengan baik. Banyak, Mesir, Suriah, Irak dan berbagai negara yang lain," kata Moeldoko.
Maka dari itu, menurutnya, perlu mencari titik temu antara stabilitas dan demokrasi. Dia menyebut, pemerintah yang begitu ketat mengendalikan stabilitas, demokrasinya pasti akan terganggu. Tapi, bila demokrasi diberikan ruang sebebas-bebasnya, liar dan tidak terkendali, maka stabilitas itu akan terancam.
"Dan begitu stabilitas terancam, tidak ada orang happy, semua orang menderita. The point of no return, apa yang terjadi di berbagai negara. Kalau sudah the point of no return, maka tidak ada gunanya. Kita baru sadar setelah rata. Tidak ada gunanya," tuturnya.
Untuk itu, Moeldoko berharap masyarakat tidak terganggu bila pemerintah berbicara atas nama stabilitas. Sebab, pasca-reformasi, orang tidak berani berbicara tentang stabilitas lantaran di cap orde baru.
"Tetapi yang ingin saya bangun, kesadaran kali ini adalah mari, mari, kita ingin dalam sebuah negara demokrasi. Maka tolong stabilitas ini tidak boleh diabaikan oleh siapapun," imbuhnya.
Mantan Panglima TNI itu menilai demokrasi dan anarkis beda tipis. Dia tak ingin kebebasan yang tanpa batas di manfaatkan atas nama demokrasi.
"Antara demokrasi dengan anarkis itu sungguh sangat tipis. Jangan dengan jubah demokrasi, orang bisa melakukan apapun," pungkas Moeldoko.
Baca juga:
Moeldoko: Jangan dengan Jubah Demokrasi Seseorang Bisa Lakukan Apapun
Mengerahkan Segala Upaya Demi Padamkan Karhutla
Moeldoko Sebut Tak Bisa Copot Pangdam saat Masa Kritis Kebakaran Hutan
Istana Persilakan Publik Ajukan Uji Materi ke MK Jika Tak Setuju UU KPK Disahkan
Revisi UU KPK Disahkan, Moeldoko Klaim Jokowi Komitmen Berantas Korupsi