Moeldoko Tegaskan Jika Benny Wenda Mau Bertemu Jokowi Tak Ada Bicara Referendum
Moeldoko Tegaskan Jika Benny Wenda Mau Bertemu Jokowi Tak Ada Bicara Referendum. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tegas mengatakan tidak akan ada pembicaraan referendum.
Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda siap untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun dalam pertemuan tersebut, dia mengupayakan sejumlah syarat. Salah satunya yaitu referendum Papua. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tegas mengatakan tidak akan ada pembicaraan referendum.
"Enggak ada bicara referendum," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).
-
Siapa yang menggantikan Jenderal Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI? Benny Dicopot Seminggu Sebelum Sidang Umum MPR Tahun 1988 Dia digantikan Jenderal try Sutrisno.
-
Apa yang membuat Presiden Soeharto marah kepada Jenderal Benny Moerdani? Benny Mengaku Soeharto Sangat Marah Ketika Dia Berani Membahas Masalah Anak-Anaknya Menurut Laksamana Sudomo, hanya Benny pula yang berani menyarankan untuk mundur sebagai Presiden setelah 20 tahun menjabat.
-
Apa yang dilakukan Kapten Benny Moerdani selama Operasi Naga? Berkali-kali Benny dan Pasukan Naga terlibat baku tembak dengan Koninklijk Marine atau Marinir Belanda di belantara Papua.
-
Apa alasan Bobby Nasution menunjuk Benny Sinomba Siregar sebagai Plh Sekda Medan? "Penunjukan pelaksana harian sekda (Benny) kemarin lantaran masa cuti mepet, karena menunggu pengajuan penjabat itu harus ada persetujuan dari Penjabat Gubernur Sumatera Utara," kata Bobby, Senin (13/5).
-
Bagaimana Jenderal Benny Moerdani menjalankan tugasnya sebagai Panglima ABRI? Selalu di belakang layar. Benny Moerdani Nyaris Tak Punya Pengalaman Bidang Teritorial Namun saat Orde Baru, memilih Panglima ABRI benar-benar menjadi hak prerogatif seorang Presiden Soeharto.Benny pun dilantik menjadi Panglima tahun 1983 menggantikan Jenderal M Jusuf.
-
Bagaimana Andi Widjajanto melihat sentimen Ganjar-Mahfud pasca debat? "Melihat apa yang terjadi di debat empat, dengan melihat sentimen bahwa hanya Pak Mahfud dan Mas Ganjar yang terus menerus berada di sentimen positif, sementara Pak Prabowo dan Mas Gibran terus menerus ada di sentimen negatif," kata Andi, di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, dikutip Jumat (26/1).
Tidak hanya itu permintaan referendum, Benny juga meminta pertemuan itu difasilitasi oleh pihak ketiga, misalnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara ketiga yang disepakati bersama. Ketiga, dia meminta Pemerintah Indonesia mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) berkunjung ke Papua.
Keempat, Pemerintah Indonesia harus segera menarik TNI-Polri dari Papua. Seluruh tambahan 16.000 personel TNI-Polri yang diturunkan sejak Agustus 2019 kata dia, segera ditarik.
Sebelumnya diketahui pemerintah akan melakukan pertemuan bersama tokoh papua yang bersebrangan dengan pemerintah pusat.Kepala staf Presiden Moeldoko mengatakan akan bertemu terlebih dahulu dengan kelompok-kelompok
"Mungkin saya dulu lah," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9).
Tidak hanya itu, Moeldoko juga mengajak Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda untuk bertemu dan duduk bersama. Agar tidak terjadi korban-korban selanjutnya di Papua dan Papua Barat.
"Sama Benny Wenda saya juga siap bertemu. Kita bicara, kita sama-sama mencari solusi, kita juga tidak menginginkan sedikit pun ada korban," kata Moeldoko.
Dia juga mengatakan akan memberikan waktu untuk Benny Wenda berbicara. Dan mencari solusi bersama agar Indonesia jadi aman.
"Saya siap ketemu dulu, maunya apa sih, ayo kita bicara. Mau di mana? Ayo saya akan ikuti. Nanti baru kita beri ruang," ungkap Moeldoko.
Baca juga:
Wiranto: KKB Dapat Instruksi dari Benny Wenda untuk Menyerang Pendatang di Wamena
Benny Wenda Bantah Diusir dari Sidang PBB
Manuver Benny Wenda Datangi PBB Buat Suarakan Isu Papua Hingga Berujung Pengusiran
Wiranto Tegaskan OPM dan Benny Wenda Gagal Total Angkat Isu Papua di Sidang PBB
Hadir di Markas PBB, Tokoh Separatis Papua Benny Wenda Diusir
Benny Wenda Harap Pemerintah Indonesia Izinkan Petinggi PBB Kunjungi Papua Barat