Moeldoko usulkan BNPP berada di bawah presiden, bukan mendagri

BNPP harus diberikan peran lebih dalam mengelola perbatasan di Indonesia.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menilai, keberadaan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) harus di bawah koordinasi langsung Presiden Joko Widodo. Sebab, BNPP mempunyai peran penting dalam membangun infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah perbatasan.

"Saya pikir karena dalam Mendagri harus mengomunikasikan dan mengoordinasikan 17 Kementerian dan lembaga terkait, itu tidak pas ya. Kalau di bawah wapres dan presiden, komandonya jelas," kata Moeldoko dalam acara diskusi di Markplus, Gedung 88 Casablanca, Jakarta, Selasa (8/9).

Menurut dia, BNPP harus diberikan peran lebih dalam mengelola perbatasan di Indonesia. Namun butuh pengubahan aturan dalam mengubah koordinasi BNPP di bawah intruksi Presiden.

"Ya lex specialis, regulasi, dan penataan ruang. Jangan lagi perbatasan tidak mendapatkan perhatian khusus, politik anggaran yang didepankan," kata Moeldoko.

Lanjut dia, saat ini perbatasan yang minim pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Apalagi warga Kalimantan menjual hasil perkebunan kemiri ke Malaysia.

"Saya pikir keterbelakangan selalu dihadapi masyarakat kita. Isolasi terkait infrastruktur, keterbelakangan kayak pendidikan, cabai mahal. Waktu saya jadi Pangdam di sana kemiri jadi perhatian saya di sana, mereka jual ke Malaysia," tukas dia.