LIVE

MPR soal hukuman mati: Negara lain harus hormati hukum di Indonesia

"Sebetulnya hukum mengatakan dimana dia berbuat di situ harus diadili," tegasnya.

Hukuman Mati

Anggota MPR RI, H. Asril Hamzah Tanjung mengatakan negara lain harus menghormati proses hukum yang dilakukan di Indonesia. Mengingat semua terpidana mati melakukan kejahatan di Indonesia bukan di negaranya.

"Hukuman mati itu kan lewat pengadilan, jadi negara lain harus menghormati. Walaupun memang kewajiban negara membela warga negaranya, sama kaya negara kita," kata Asril kepada wartawan di selah-selah sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kelurahan Utan Kayu Selatan, Jakarta, Sabtu (7/3).

Asril menambahkan, seharusnya negara yang saat ini terus menolak keras eksekusi mati mau menghargai cara penegakan hukum di Indonesia. Apa lagi, kata dia, akibat dari terpidana mati itu banyak merugikan warga negara Indonesia.

"Tetap harus menghargai proses hukum apa lagi narkoba banyak merugikan warga negara," tegas dia.

Selain itu, Purnawirawan ini pun menyinggung beredarnya kabar adanya tawaran pertukaran narapidana dari negara lain. Sambil tersenyum, Asril menyebut hal tersebut cukup menarik.

"Kalau ada itu menarik juga, tinggal bandingkan saja perbedaan dosanya," cetusnya.

Lebih lanjut, dia kembali menegaskan dalam sistem hukum, dimana seseorang berbuat kejahatan maka di tempat itu lah dia harus di adili. "Sebetulnya hukum mengatakan dimana dia berbuat di situ harus diadili," tegasnya.

(mdk/war)
Mahfud MD soal Putusan MA Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah: Melampaui Kewenangan

Menurutnya, saat ini hukum di Indonesia sudah rusak. Karena dirusak oleh segelintir pihak.

Mahfud MD
Menteri Dinas Luar Negeri Harus Izin Prabowo, Menkum Supratman: Saya Belum Pernah Sama Sekali

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengakui sudah menerapkan penghematan sebelum aturan itu diterbitkan.

Menkum Supratman Andi Agtas
Mahfud MD Bicara Penyakit Hukum di Indonesia: Kalau Enggak Ada Hukumnya, Diatur Supaya Ada

Pakar hukum Tata Negara Mahfud MD menilai Indonesia tengah mengidap beberapa penyakit hukum.

Mahfud MD
Mahfud MD Bicara Penyakit Hukum di Indonesia: Kalau Enggak Ada Hukumnya, Diatur Supaya Ada

Pakar hukum Tata Negara Mahfud MD menilai Indonesia tengah mengidap beberapa penyakit hukum.

Mahfud MD
Ini Isi TAP MPR soal Soeharto yang Dicabut

Alasan pencabutan TAP MPR dikarenakan proses hukum terhadap Soeharto telah selesai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Soeharto
Menteri Hukum: Pemindahan Napi WNA ke Negara Asal Masih dalam Kajian

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, bahwa pemindahan narapidana (napi) warga negara asing (WNA) ke negara asalnya masih dalam kajian.

Kementerian Hukum dan HAM
Bukan di Indonesia, Mantan Direktur Bank di Negara Ini Dihukum Mati Karena Terima Suap Rp264 Miliar

Negara ini memiliki hukum yang cukup ketat terkait kasus korupsi.

China
Tim Hukum Andika-Hendi Laporkan Kasus Ratusan Kades Tak Netral dalam Pilgub Jateng

Tim Hukum Perkasa berharap Bawaslu tidak sekadar memeriksa kasus ini tetapi juga mengusut dalang dari ketidaknetralan para kades ini.

Pilgub Jateng 2024
Mantan Menteri Hukum dan HAM Kumpul, Bahas Apa?

Menkum HAM Supratman Andi Atgas menyampaikan, agenda tersebut merupakan silaturahmi yang telah lama direncanakan.

menkumham supratman
Hormati Putusan MK Tolak Gugatan Ganjar dan Anies, Istana: Tuduhan Pemerintah Intervensi Pemilu Tidak Terbukti

Istana mengajak semua pihak untuk kembali bersatu dan bekerja bersama memajukan Indonesia.

Sidang Putusan MK
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penegakan Hukum di Papua Tak Cederai HAM

Ma'ruf Amin mengingatkan, harus ada kejelasan penegakan hukum di tanah Papua.

Wapres Ma'ruf Amiin
Tok! DPR Setujui Pansus Hak Angket Haji 2024

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar memimpin jalannya rapat paripurna yang menyetujui pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket pengawasan haji 2024.

Pansus Haji