Mudik Dilarang Tapi Tempat Wisata Dibuka, Gubernur Banten Bingung Terapkan Prokes
Wahidin memperkirakan, jumlah wisatawan akan melonjak di sejumlah lokasi wisata di Banten saat masa liburan lebaran.
Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku, pemerintah daerah akan kesulitan menegakkan aturan protokol kesehatan di lokasi wisata meski mudik lebaran telah dilarang. Wahidin memperkirakan, jumlah wisatawan akan melonjak di sejumlah lokasi wisata di Banten saat masa liburan lebaran.
"Ibadah diperbolehkan, ya kita taati, ibadah silakan. Mudik dilarang, kita imbau, kita sampaikan kepada publik bahwa mudik dilarang, tentunya melalui kajian-kajian pemerintah," kata Wahidin di Serang, Banten, Jumat (9/4).
-
Di mana situs Banten Girang berada? Lalu, ada juga situs Banten Girang yang berbentuk gua dan merupakan peninggalan Kerajaan Sunda saat masih menguasai Banten, sebelum berdirinya Kesultanan Surosowan tahun 932 dan 1030 masehi.
-
Dimana letak Kabupaten Batu Bara? Salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatra Utara ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan.
-
Bagaimana cara warga Banten memperingati Panjang Mulud? Sebelumnya, replika mobil, masjid, hewan unta dan lain sebagainya yang sudah dihias dengan kertas warna warni, bendera, lampu hingga kaligrafi. Kemudian, replika ini diarak keliling kampung mulai pagi hingga siang menjelang salat zuhur.
-
Di mana sebagian besar orang akan mudik Lebaran? Paling banyak di Pulau Jawa.
-
Kapan puncak arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi? Arus mudik Lebaran diperkirakan terjadi pada 19-21 April 2023.
-
Kapan perkiraan Situs Banten Girang mulai ada? Diperkirakan, eksistensinya sudah ada sejak abad ke-10 dan terus mengalami perkembangan hingga abad ke-13.
"Tapi pariwisata diperbolehkan jadi ini seperti covid-19 dan ekonomi ini seperti dua sisi mata uang, dilihatnya cuma harusnya pilihannya cuma satu, dilarang yah dilarang sudah. Kalau (mudik) dilarang kalau wisata diperbolehkan ini kesulitan bagi pemerintah daerah," keluh mantan Wali Kota Tangerang itu.
Wahidin mengungkapkan pemerintah daerah akan kesulitan dalam melakukan pengawasan dan menegakkan protokol kesehatan di tempat wisata. "Bagaimana sekarang dalam implementasinya, apa kita satu-satu di masyarakat kita buat upaya upaya penangkalan dengan prokes," ujarnya.
"Yah kalau di pantai bagaimana mengatur prokesnya, orang mandi bagaimana prokesnya, ini menimbulkan persoalan bagi kita di daerah bagaimana menata prokesnya. kalau pariwisata tidak boleh berarti tidak ada masalah, tidak ada masalah dalam pengelolaan pariwisata dan ekonominya," ujarnya.
Penerapan prokes di tempat wisata, lanjut dia, akan semakin sulit dengan jumlah wisatawan yang membeludak saat libur lebaran.
"Tapi di lapangan agak kesulitan memang, apalagi kota kabupaten tidak hanya datang dari Jakarta yang jadi persoalan. Tapi datang dari kampung-kampung, dari gang-gang. Masyarakat sudah pada lebaran, kegerahan makan daging, makan sate, ketupat buka baju lalu lalang di pantai kemudian berkerumun," katanya.
Baca juga:
Halau Pemudik, Ditlantas Polda Metro Jaya Bangun Pos Penyekatan
166.734 Personel Gabungan Disiagakan Amankan Kegiatan Mudik 2021
Dishub Jabar Akan Antisipasi Pemudik Lebih Awal, Begini Faktanya
Wagub DKI Minta Masyarakat Tingkatkan Kesadaran Tentang Larangan Mudik
Ketatnya Aturan Larangan Mudik 2021, Termasuk Kereta Api Tak Boleh Beroperasi
Ada Larangan Mudik, Pemerintah Rencana Tutup Sebagian Dermaga Pelabuhan Merak