Muhadjir Sebut Target Penurunan Kemiskinan Kian Sulit, Capai 7,5%

Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai target pemerintah menekan angka kemiskinan ekstrem di tahun 2024 sulit tercapai.

Pemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total 26 juta jiwa di tahun ini.

"Kemiskinan kita sekarang kan posisi tahun 2023 masih 9,36 persen. Padahal targetnya kisaran antara 6,5 sampai 7,5 persen. Berarti masih butuh 1,85 persen untuk bisa mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)," kata Muhadjir, Kamis (22/2).

Muhadjir menyebut, terdapat banyak tantangan untuk merealisasikan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai target 7,5 persen di tahun ini.

"Saya tidak terlalu optimistis untuk bisa tercapai itu. Karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penurunan kemiskinan itu hanya sekitar 0,3 sampai 0,5 persen," ujarnya.

Muhadjir menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia berada pada posisi 1,12 persen dari total sekitar 6 juta jiwa. 

Persentase itu telah mengalami penurunan 0,9 persen pada 2022 hingga 2023.

"Sekarang posisi sudah 1,12 persen, itu tahun 2022 ke 2023 turunnya 0,9 persen, sehingga kalau kita asumsikan turunnya separuh saja misalnya 0,5 persen saja itu pasti sudah di bawah 1 persen," 

katanya.

merdeka.com

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 mencatat angka kemiskinan nasional masih 9,36 persen. Padahal, target angka kemiskinan dalam RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5 – 7,5 persen.

Untuk mempercepat pencapaian target angka kemiskinan mendekati 7,5 persen dan juga kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menginstruksikan kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan kualitas implementasi berbagai program dan penggunaan anggara penanggulangan kemiskinan.

"Program-program yang terbukti bisa mengentaskan kemiskinan, (misalnya) di Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan UKM, atau di tempat-tempat lain perlu dioptimalkan bahkan kalau perlu ditambah anggarannya. Kalau program yang hasilnya tidak jelas, kita geser saja," ujar Ma'ruf, Kamis (22/02).

Ma'ruf menyoroti masalah pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran pada beberapa program. 

Dia pun mencontohkan pemberian subsidi seperti subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM), pupuk, dan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebagian tidak dinikmati masyarakat miskin.

"Strategi penganggaran ini harus dikaji ulang, over all, sehingga lebih tepat sasarannya," pintanya.