Nalar kritis rendah buat masyarakat mudah terbakar hoaks
Maraknya penyebaran hoaks pada musim-musim kampanye ini dipicu karena para pemilih tak lagi tertarik dengan visi misi yang dipaparkan para calon. Pasalnya setelah menang, visi misi ini kerap tak sesuai dengan program dari pemenang Pilkada atau Pemilu.
Produksi dan penyebaran hoaks pada masa kampanye Pilpres 2014 lalu cukup tinggi. Bahkan tak hanya hoaks, ujaran kebencian berdasarkan SARA juga banyak ditemukan beredar di lini masa media sosial. Eskalasi ini makin meningkat saat Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu.
Maraknya penyebaran hoaks pada musim-musim kampanye ini dipicu karena para pemilih tak lagi tertarik dengan visi misi yang dipaparkan para calon. Pasalnya setelah menang, visi misi ini kerap tak sesuai dengan program dari pemenang Pilkada atau Pemilu.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Mengapa netizen heboh dengan kabar tersebut? Postingan tersebut langsung membuat heboh netizen, terutama para penggemar dan pengikutnya di Instagram.
-
Mengapa video itu diklaim sebagai berita bohong? Penelusuran Cek Fakta Merdeka.com melakukan penelusuran dan berhasil menemukan bahwa narasi yang termuat dalam video viral tersebut adalah hoaks. Pasalnya, terdapat tulisan “Bukit Siguntang” pada bagian depan kapal laut yang disorot.
-
Apa yang Soeharto katakan tentang berita hoaks yang mengarah ke Tapos? Memberitakan dengan tujuan negatif, karena mereka tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Tapos ini," jelas Soeharto dikutip dari akun Instagram @jejaksoeharto. Karena memikirkan ini peternakan dari Presiden, padahal bukan peternakan Presiden, ini sebenarnya punya anak-anak saya yang saya mbonceng untuk mengadakan riset dan penelitian," kata Soeharto menambahkan.
-
Siapa yang diharuskan bertanggung jawab atas konten hoax di media digital? Dalam peraturan itu dijelaskan bahwa apabila ada konten hoaks, yang pertama kali bertanggung jawab adalah platformnya, bukan si pembuat konten tersebut.
-
Bagaimana cara mengetahui bahwa berita tersebut tidak benar? Melansir dari reuters, The Economist tidak menerbitkan sampul yang menggambarkan Presiden AS Joe Biden bermain catur dengan Vladimir Putin, dengan judul yang memperingatkan tentang perang nuklir yang “tak terelakkan” antara keduanya.
Hal ini disampaikan pengamat politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti dalam diskusi 'Hoaks Tumbuh Subur, Karena Partai Oposisi Tidak Kredibel' yang diselenggarakan Indonesia Democracy Watch (IDW) di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (9/3).
"Karena faktanya begitu berkuasa, visi misi diabaikan. Ada kesan visi misi tak terlalu penting. Misalnya rumah DP nol rupiah, tahu-tahunya apa. PKL masuk ke jalan raya, trotoar, ini dianggap keberpihakan. Jadinya (masyarakat) hopeless," jelasnya.
Dengan demikian, para pemilih tak lagi bisa diyakinkan dengan visi misi calon maupun parpol. Pemicu lainnya terkait penyebaran hoaks saat musim Pilkada maupun Pilpres ini karena politik uang tak lagi berhasil mendongkrak suara.
"Pengaruh politik makin rendah, politik uang saya rasa. Pengaruhnya tak lebih 30 persen," ujarnya.
Rendahnya nalar kritis masyarakat juga mempercepat penyebaran hoaks. Penyebaran hoaks tak selalu berkaitan dengan kemampuan literasi. Karena belakangan banyak kalangan intelek yang juga terpengaruh berita hoaks.
"Nalar kritis, karena yang literasinya tinggi, tapi terbakar hoaks. Bukan soal literasi, nalar kritis enggak muncul. Padahal sederhana sekali memverifikasi itu kalau kita mempunyai nalar kritis," jelasnya.
Menggabungkan isu SARA dan hoaks menurutnya perpaduan yang serius dan apik. Karena hoaks yang dinilai berhasil ialah hoaks yang dicampur isu SARA. Apalagi tujuannya untuk kepentingan politik.
Tujuan berita hoaks menurut Ray ialah upaya mendeligitimasi wibawa seseorang, dan menahan elektabilitas seseorang untuk naik. "Semua ini awalnya lumrah dalam demokrasi. Ini faktor keempat, politisi, pemain, yang happy dengan demokrasi, tapi ingin berkuasa lewat jalur demokrasi," tutupnya.
Baca juga:
Polri sudah berkoordinasi dengan PPATK soal aliran dana MCA
Hoaks karena oposisi tak kredibel, NasDem contohkan kebijakan Jokowi yang dikritik
Hoaks marak karena oposisi tak kredibel, PKS sebut cara berpikir amatir
Hoaks karena oposisi tak kredibel, Ketum PAN sebut PSI sedang cari panggung
Hoaks karena oposisi, Fadli Zon minta Sekjen PSI belajar dasar-dasar ilmu politik