Nelayan Seluruh Indonesia Bakal Ber-KTA, Ketum HNSI Herman Herry: Agar BBM Bersubsidi Tepat Sasaran
Adapun tujuan digitalisasi data keanggotaan agar pemerintah memiliki basis data keanggotaan terkait jumlah nelayan yang ada di seluruh Indonesia.
Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran nelayan di tanah air. Untuk itu, HNSI memiliki empat program strategis.
- Kepercayaan Masyarakat Jadi Kunci untuk Tingkatkan Literasi Reasuransi di Indonesia
- Menko Hadi Minta Kementerian ATR Perkuat Pengamanan Data: Karena Simpan Dokumen Milik Rakyat
- Harunya Nelayan dari Serang Terima Sertipikat Tanah Langsung dari Menteri ATR/Kepala BPN
- Atasi Kelangkaan BBM buat Nelayan, Ganjar Bakal Perkuat Program SPBN Era Megawati
Ketua Umum HNSI, Herman Herry menyampaikan, program strategis pertama adalah melakukan konsolidasi dengan digitalisasi keanggotaan yang ditargetkan mencapai 1.000.000 pada akhir 2024. Adapun tujuan digitalisasi data keanggotaan agar pemerintah memiliki basis data keanggotaan terkait jumlah nelayan yang ada di seluruh Indonesia.
"Pertama kami sudah melakukan langkah-langkah konsolidasi antara lain digitalisasi data keanggotaan. KTA multiguna untuk nelayan dengan target 1.000.000 KTA di 2024 secara bertahap bertambah dan berkelanjutan hingga 2028 yang akan datang," kata Herman Herry, Jakarta, Sabtu (27/7).
Kedua, lanjut Herman Herry, HNSI akan memperkuat visi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan merevitalisasi koperasi nelayan. Serta penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan dilakukan dengan tepat sasaran.
"Kita juga akan melakukan program advokasi dan pendampingan hukum untuk nelayan," tegas Herman Herry.
Dalam rangka mewujudkan empat program strategis HNSI tersebut, Herman Herry berharap, seluruh pengurus DPD HNSI yang baru dilantik dapat bergandengan tangan dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, program pemberdayaan kepada para nelayan di seluruh Indonesia dapat berjalan dengan baik.
"Lewat HNSI kami akan berdialog dengan pemerintah bagaimana mencari jalan keluar agar nelayan itu bisa mencari hidupnya dengan tenang, terutama penyederhanaan izin kalau bisa lewat digitalisasi," kata Herman Herry.
Herman Herry menyatakan, ke depan HNSI bisa bergandengan tangan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka menjalankan pemberdayaan nelayan di seluruh Indonesia.
"HNSI menilai kesejahteraan nelayan memiliki arti yang sangat luas, dari mulai pemberdayaan hingga perbantuan. Oleh sebab itu HNSI siap kolaborasi dengan pemerintah demi kesejahteraan nelayan," tutur Herman Herry.
Diketahui, Herman Herry selaku Ketua Umum HNSI baru melantik seluruh pengurus DPD HNSI pada Rabu (24/7). Setelah dilakukan pelantikan, seluruh pengurus DPD HNSI diharapkan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteran para nelayan. Pada kesempatan itu juga sekaligus dalam rangkaian penandatanganan prasasti renovasi kantor DPP HNSI oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ir. Sakti Wahyu Trenggono, MM.