Nusron sebut radikalisme sudah menjalar ke PNS, Perppu Ormas wajib didukung

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini mengatakan, PNS dan Pegawai BUMN itu merupakan aparatur negara. Profesional itu cerminan kelas menengah yang terdidik.

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia I Partai Golkar yang juga tokoh NU, Nusron Wahid, menilai ancaman terhadap ideologi bangsa bukan omong kosong, bahkan sudah nyata di depan mata. Menurutnya, negara sudah diambang bahaya karena mereka yang mulai terpolarisasi pandangan radikalisme dan ingin memperjuangkan digantinya Pancasila sebagai ideologi bangsa justru dari kalangan ASN dan kalangan terdidik atau profesional di kalangan BUMN.

"PNS saja sudah banyak yang terinfiltirasi dengan paham anti-Pancasila. Kalau tidak ditertibkan bisa lumpuh dan potensi ada sabotase ini," kata Nusron menanggapi hasil survei Alvara Research Centre, dilansir Antara, Senin (23/10).

Dalam survei Alvara tersebut disebutkan bahwa ajaran intoleransi telah masuk kalangan kelas menengah dan terdidik yang sewaktu-waktu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Negara Kasatuan Republik Indonesia.

Menurut Nusron, solusi untuk membentengi itu adalah dengan menerima Perpu No 2/2017 tentang Ormas untuk segera diterapkan.

"Perkara ada kekurangan dan revisi, nanti direvisi. Tapi instrumen untuk menertibkan kelompok anti Pancasila harus ada dulu," katanya.

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini mengatakan, PNS dan Pegawai BUMN itu merupakan aparatur negara. Profesional itu cerminan kelas menengah yang terdidik.

"Kalau yang aparatur negara dan kelas menengahnya, terkontaminasi ajaran anti-Pancasila maka tidak bisa dibayangkan bagaimana kondisi di bawah. Ini gawat kalau dibiarkan, ini jelas ancaman terhadap ideologi bangsa yang harus direspons serius. Jangan berdebat lagi bahwa tidak ada ancaman terhadap ideologi bangsa karena nyatanya memang sudah mengancam," tegas Nusron.

Dalam survei Alvara diketahui sebanyak 27,6 persen profesional mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodasi agama mayoritas. Dari jumlah itu, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3 persen dan swasta 36,6 persen. Adapun yang menyatakan perda syariah tak tepat karena membahayakan NKRI adalah sebanyak 45,1 persen.

"Kemudian ketika ditanya Pancasila sebagai ideologi negara, mayoritas profesional sebanyak 84,5 persen menyatakan Pancasila sebagai ideologi yang tepat bagi negara Indonesia, sedangkan 15,5 persen menyatakan ideologi Islam yang tepat. Namun menariknya, PNS yang menyatakan ideologi Islam yang tepat di Indonesia ada sebanyak 19,4 persen, jauh lebih besar dibanding swasta 9,1 persen dan BUMN 18,1 persen," jelas CEO Alvara, Hasanuddin Ali.

Sekitar 29,6 persen profesional setuju bahwa negara Islam perlu diperjuangkan untuk penerapan Islam secara kaffah. Namun ketika dipersempit dengan khilafah sebagai bentuk negara, profesional yang setuju khilafah sebanyak 16 persen, dan 84 persen menyatakan yang ideal adalah NKRI.