Nusron Wahid: SMK Ponpes dan Sekolah Vokasi Sangat Terbantu Kartu Prakerja
KH Miftahudin, Pengasuh SMK Balekambang Jepara mengungkapkan, jumlah SMK yang terlibat dalam Program kartu Prakerja di Jateng, DIY, dan Jabar saat ini mencapai 314 SMK. Dan jumlah itu diyakini akan terus bertambah.
Anggota Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid meyakini bahwa Program Kartu Prakerja merupakan kolaborasi yang efektif dan saling mengisi antara dan saling mengisi antara pelatihan secara online seperti saat ini dan pelatihan offline pada nantinya, pasca Covid 19. Dengan begitu, maka yang juga sangat terbantu dalam Program Kartu Prakerja ini diantaranya adalah SMK Ponpes dan Sekolah Kejuruan/Vokasi.
"Kartu Prakerja merupakan bentuk kolaborasi yang bisa menjadi energi positif dalam penyerapan tenaga kerja nantinya. Dan mitra Kartu Prakerja tidak hanya pemilik platform digital raksasa saja. SMK berbasis Ponpes juga bisa menyediakan konten pelatihan. Seperti yang dilakukan SMK berbasis Ponpes di Jateng, DIY dan Jawa Barat, yang berkolaborasi dengan platform digital Sekolahmu," kata Nusron Wahid, Jumat (8/5), usai melakukan diskusi secara virtua dengan pengelola SMK Ponpes dan Sekolah Kejuruan/Vokasi.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Mengapa Heru Budi Hartono berpendapat bahwa pembagian jam kerja bisa mengurangi kemacetan di Jakarta? Menurut Heru, kondisi ini perlu dievaluasi bersama. Hal itu disampaikan Heru saat membuka focus group discussion (FGD) terkait penanganan kemacetan di Ibu Kota di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/7). "Hari ini kita kumpul karena tuntutan dari masyarakat untuk diskusikan bagaimana salah satunya mengatasi kemacetan. Banyak masukan-masukan bagaimana kalau jam kerja dibagi. Terutama pada saat saya diskusi dengan Pak Kapolda, Pak dirlantas. Kalau jam 6 itu seperti air bah. Dari bekasi, Tangerang, Depok, jam yang sama menuju Jakarta."
-
Apa yang dimaksud dengan kata kerja aktif? Kata Kerja Aktif adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa subyek dalam kalimat melakukan aksi atau menjadi pelaku dari suatu perbuatan.
-
Apa tugas utama tukang parkir di Jakarta pada masa awal? Pemerintahan DKI Jakarta mengambil kebijakan tegas dengan membentuk tukang parkir resmi yang ditugaskan untuk mengawasi dan mengatur kendaraan yang berhenti untuk parkir di kawasan pusat perkotaan maupun keramaian.
-
Siapa yang kuliah di Jogja? Perempuan yang tidak diketahui namanya itu kerap berdoa agar diberi kekuatan untuk selalu mencari nafkah demi keluarga. Terutama anaknya yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Yogyakarta.“Anak saya juga kuliah di situ, di Jogja. Sekarang semester akhir, makanya saya ada di sini itu karena ya butuh biaya,” ucap perempuan tersebut.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Jadi menurut Nusron, tidak benar kalau pelatihan prakerja hanya dinikmati platform digital besar. Karena sebagian besar justru dinikmati sama pembuat modul, konten, dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis Ponpes.
Nusron Wahid saat diskusi secara virtual dengan pengelola SMK Ponpes dan Sekolah Kejuruan/Vokasi. ©2020 Merdeka.com
"Siapa bilang Kartu Pra Kerja hanya dinikmati segelintir platform digital.? Buktinya SMK Ponpes sekolah kejuruan dan vokasi. Kuncinya harus punya produk. Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yang membantu kurasi sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata," tegas Nusron yang juga salah satu pengelola SMK Ponpes.
Nusron menambahkan, Program Kartu Prakerja ini merupakan program Presiden Jokowi yang dapat mengisi ruang kosong di tengah-tengah pendemi Covid 19. Apalagi, peserta dapat insentif uang untuk mengurangi beban hidup dan dan sekaligus dapat skill untuk persiapan kerja atau usaha.
"Di tengah susah ini kita tidak boleh berhenti melatih SDM kita agar lebih produktif dan kompetitif," ujarnya.
Jadi menurut Nusron, kalau ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini, selain karena belum paham dan ada kecenderungan diantaranya memang mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah. Apalagi dengan menuding adanya korupsi dalam Program Kartu Prakerja.
Nusron Wahid saat diskusi secara virtual dengan pengelola SMK Ponpes dan Sekolah Kejuruan/Vokasi. ©2020 Merdeka.com
"Kalau dituduh koruptif lewat platform digital dimana korupsinya? Wong platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Llatform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussines," terangnya.
KH Miftahudin, Pengasuh SMK Balekambang Jepara mengungkapkan, jumlah SMK yang terlibat dalam Program kartu Prakerja di Jateng, DIY, dan Jabar saat ini mencapai 314 SMK. Dan jumlah itu diyakini akan terus bertambah.
"SMK Ponpes lebih memilih kerja sama dan kolaborasi dg platform Sekolahmu karena persyaratan lebih simple, mau mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru. Tapi juga link dengan dunia usaha dan industri. Kami berkepentingan dengan Kartu Prakerja. Sebab salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi kayak kami adalah, menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha," ujarnya.
Nusron Wahid saat diskusi secara virtual dengan pengelola SMK Ponpes dan Sekolah Kejuruan ©2020 Merdeka.com
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan anggaran Rp 5,6 triliun yang digelontorkan dalam Kartu Prakerja tak hanya untuk pelatihan online atau daring selama pandemi virus corona (Covid-19). Setelah pandemi corona berakhir, maka pelatihan offline juga akan dilakukan.
"Ke depan, Prakerja tetap ada pelatihan yang online dan offline. Tentu tidak benar seluruhnya Rp5,6 triliun hanya diberikan pada mereka yang bekerja atau belajar online," jelas Airlangga dalam video conference usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Pemerintah telah menambah anggaran Kartu Prakerja yang mulanya Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Anggaran itu digunakan untuk memberikan insentif kepada penerima Kartu Prakerja yang masing-masing nominalnya Rp 3,55 juta per orang.
Sebanyak Rp1 juta akan digunakan untuk program pelatihan. Sementara, sisanya akan diberikan kepada penerima Kartu Prakerja secara bertahap setelah program pelatihan selesai.
"Kartu Prakerja menjadi jaring pengaman sosial untuk mereka kehilangan pekerjaan," ucap Airlangga.
(mdk/hhw)