Ombudsman Desak DPR Masukkan Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Revisi UU KUHP
Pimpinan Ombudsman yang juga mantan anggota Komnas HAM Perempuan Ninik Rahayu mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukkan pasal yang menjerat pengguna layanan prostitusi dalam draft RUU KUHP.
Pimpinan Ombudsman yang juga mantan anggota Komnas HAM Perempuan Ninik Rahayu mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memasukkan pasal yang menjerat pengguna layanan prostitusi dalam draft RUU KUHP. Ninik menilai penikmat jasa lendir itu juga bisa dijerat hukum.
"Selama ini kan hanya muncikari yang dijerat. Pelakunya sudah saatnya KUHP sebagai payung hukumnya ini juga ikut merevisi ke sana," kata Ninik usai diskusi Lindungi Perempuan dan Anak dari Jaringan Prostitusi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Jakarta Pusat, Jumat (1/2).
-
Kapan HUT Kopassus diperingati? Kopassus didirikan pada tanggal 16 April 1952. Selamat ulang tahun ke-72, Kopassus!
-
Kapan Kapolda Kepri mencium istrinya? Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Yan Fitri Halimansyah tertangkap kamera sedang mencium istrinya saat melantik ratusan calon anggota Polri di Polda Kepri.
-
Kenapa El Rumi dan Amanda Manopo putus? El Rumi juga pernah berpacaran dengan Amanda Manopo ketika masih SMP, namun hubungan keduanya hanya bertahan selama 2 bulan.
-
Apa itu Rekuh? Rekuh dianggap berbeda dari rujak lain karena isiannya yang tak hanya buah segar, melainkan juga ada tambahan potongan kentang dan tahu goreng.
-
Kapan semut berevolusi? Lebih dari itu, semut berhasil melakukan semua ini tanpa adanya bentuk pemerintahan atau kepemimpinan langsung, tetapi mereka telah bertahan jauh lebih lama dan jauh lebih berhasil daripada spesies lain yang berevolusi sekitar 140 hingga 168 juta tahun yang lalu.
-
Kapan KM Rezki tenggelam? Peristiwa tenggelamnya KM Rezki diperkirakan terjadi sekira pukul 13.25 WITA, Sabtu, 2 Desember 2023.
Tidak hanya DPR, Pemerintah juga kata Ninik harus proaktif agar revisi tersebut segera rampung. "Harus proaktif," tegas Ninik.
Sebelumnya Pemerintah mendesak DPR memasukkan pasal yang menjerat pengguna layanan prostitusi dalam draft RUU KUHP. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah sudah lama mengusulkan pengguna layanan prostitusi dijerat pidana namun hingga kini DPR belum merealisasikan hal tersebut.
"Iya masih di DPR. Dari pemerintah kan sudah dari dulu mengajukan sudah cukup lama di DPR. Kita akan coba segerakanlah bicara dengan teman-teman DPR," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, JakartaPusat, Senin (7/1).
Yasonna menegaskan, akan kembali meminta DPR merampungkan revisi UU KUHP agar pasal mengenai penikmat prostitusi harus dijerat hukum segera dimasukkan. "Ya kita coba kita coba. Kita komunikasikan dengan teman-teman di DPR," kata Yasonna.
Baca juga:
Polda Jatim Sebut Kemungkinan Besar Vanessa Angel Ditahan
Diperiksa 10 Jam Soal Prostitusi Online, Artis Riri Febrianty Dicecar 15 Pertanyaan
Kasus Prostitusi Artis, Polda Jatim Bidik 'Pelanggan' Vanessa Angel
Muncikari ES Bantah Simpan Foto Vulgar Vanessa Angel dan Ribuan Artis
Didampingi Pengacara, Vanessa Angel Jalani Wajib Lapor ke Polda Jatim
Hari Rabu Diperiksa Sebagai Tersangka, Vanessa Angel Janji Tak Mangkir
Terlibat Prostitusi Online, Mbak Ve Ditangkap Polisi