Ombudsman Sumbar Selamatkan Potensi Kerugian Masyarakat Rp3,3 Miliar Sepanjang 2022
Sepanjang tahun 2022, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menyelamatkan potensi kerugian masyarakat 3,3 miliar. Potensi kerugian itu diakibatkan malaadministrasi pelayanan publik.
Sepanjang tahun 2022, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menyelamatkan potensi kerugian masyarakat 3,3 miliar. Potensi kerugian itu diakibatkan malaadministrasi pelayanan publik.
"Sepanjang 2022 sebanyak 216 laporan yang terselesaikan, 37 di antaranya merupakan laporan dugaan malaadministrasi yang diselamatkan potensinya dengan nominal Rp3,3 miliar," kata Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani ditemui merdeka.com, Jumat (27/1).
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Bagaimana Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Kapan Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Siapa yang meminta kinerja ASN di Pemkot Pasuruan berorientasi pelayanan publik? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Siapa yang menyampaikan paparan tentang upaya OJK dalam penguatan governansi dan integritas di Sektor Jasa Keuangan? “Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,” kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Siapa yang memberi Prabowo pangkat Jenderal Kehormatan? Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons soal munculnya pro dan kontra dalam kenaikan pangkat Menteri Pertahanan sekaligus capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menjadi Jenderal Kehormatan TNI.
Dia memaparkan, malaadministrasi secara tidak langsung merugikan masyarakat, baik moril ataupun materiil. Penghitungan potensi kerugian ini akan dilakukan setiap tahunnya.
"Ini akan menjadi poin penting tugas Ombudsman bersama pemerintah agar malaadministrasi ini tidak terjadi lagi di Sumatera Barat," lanjutnya.
Dia menambahkan, penyelamatan potensi kerugian masyarakat akibat malaadministrasi terjadi pada 10 sektor, yakni pedesaan, pendidikan, perbankan, kelurahan, agraria, pajak, kepegawaian, kesehatan, keagamaan, serta kepolisian.
"Tiga penyelamatan terbesar yang ditemukan pada sektor agraria sebesar Rp1,4 miliar, kemudian kesehatan Rp1 miliar dan selanjutnya pedesaan Rp726 juta," jelasnya.
Baca juga:
Ganjar: Kepala Daerah Lakukan Improvement Perbaikan Pelayanan
Ombudsman: Pelayanan Publik di Banten Buruk, Berpotensi Rugikan Warga hingga Rp53,5 M
Ombudsman Sumut Terima 752 Aduan Sepanjang 2022, Pemda Terbanyak Dilaporkan
Selesaikan Masalah Sertifikat Rumah: Bank BTN Bentuk Tim Khusus
Ombudsman Sumbar Terima 323 Laporan Sepanjang 2022, Terbanyak dari Dunia Pendidikan
Temuan Ombudsman soal KPR Rumah: Kredit Lunas, Sertifikat Tak Diterima