Ombudsman: UU Cipta Kerja Berpotensi Maladministrasi
Ombudsman RI menilai, Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi maladministrasi. Awalnya, Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari mengatakan, bahwa Ombudsman diberikan dua mandat yaitu penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi.
Ombudsman RI menilai, Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi maladministrasi. Awalnya, Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari mengatakan, bahwa Ombudsman diberikan dua mandat yaitu penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi.
"Undang-undang 37/2008 memberi mandat kepada ombusman untuk menjalankan dua fungsi utama yaitu penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi," katanya dalam peluncuran laporan tahunan Ombudsman tahun 2020, Senin (8/2).
-
Apa yang Ombudsman RI ungkapkan tentang Puskesmas di Indonesia? Ombudsman RI mengungkapkan 4.770 puskesmas di Indonesia tidak memiliki sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang lengkap. Jumlah tersebut setara dengan 45,64 persen dari 10.454 puskesmas yang ada di Indonesia.
-
Bagaimana Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Kapan Ombudsman melakukan kajian tentang Puskesmas? Ombudsman melakukan kajian lebih dalam di kota dan kabupaten pada empat provinsi di Indonesia pada 22-27 Mei 2023 dan 5-9 Juni 2023. Empat provinsi tersebut adalah Jambi, Kalimantan Utara, Jawa Barat, dan Maluku.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Kapan Mahkamah Agung memutuskan kasasi kasus TPPU Irfan Suryanagara? Kasasi kasus atas dua terdakwa yakni Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty, kata Arif, diputus tanggal 14 Juni 2023.
Lely menyebut, penyelesaian laporan masyarakat ditujukan sebagai upaya responsif kuratif atas pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh penyelenggara. Sedangkan, pencegahan merupakan upaya preventif terhadap kemungkinan terjadi atau berulangnya maladministrasi.
"Penyelesaian laporan jumlah laporan masyarakat ke Ombudsman setiap tahun relatif stabil. Namun, jumlah rekomendasi menurun secara tajam," katanya.
Kemudian, lanjut Lely, dalam melaksanakan fungsi pencegahan, Ombudsman menilai semakin pentingnya deteksi dini atas dugaan maladministrasi dalam layanan publik. Ombudsman juga mengembangkan skema baru dalam pencegahan termasuk menyiapkan sumber daya manusianya. Pihaknya pun telah mendidik 60 orang untuk mengikuti diklat intelijen.
"Contoh lain yang kita hadapi belakangan terkait dengan undang-undang Cipta kerja misalnya. Di mana Ombudsman mencermati bahwa kebijakan ini memiliki potensi maladministrasi apabila persoalan-persoalan pada aturan turunannya tidak segera diselesaikan," ucapnya.
Selain itu, kata dia, salah satu upaya Ombudsman untuk memastikan pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan adalah melalui survei kepatuhan. Secara berkelanjutan, sejak 2013 Ombudsman melaksanakan survei ini dan hasilnya tingkat kepatuhan memang mengalami perbaikan.
"Namun yang kami lihat tingkat kepatuhan ini menurun seiring dengan level pemerintahan. Jadi semakin rendah penilaian dari survei kepatuhan ini semakin rendah juga. Karena itu barangkali menjadi relevan perbaikan layanan publik di daerah memperoleh atensi yang lebih besar. Karena justru di situlah lini depan penyelenggaraan layanan publik kita," pungkasnya.
Baca juga:
Strategi Pemerintah Percepat Pemulihan Ekonomi di 2021
Aturan Turunan dalam Tahap Finalisasi, UU Cipta Kerja Segera Diimplementasikan
CEK FAKTA: Penjelasan RPP UU Cipta Kerja Soal Pemberian Pesangon Tidak Utuh
PP UU Cipta Kerja Segera Rampung, Airlangga Klaim Telah Serap Seluruh Aspirasi
Sri Mulyani Ungkap Alasan LPI Masuk dalam Aturan UU Cipta Kerja
Terima Masukan Masyarakat Lewat 4 Kanal, Aturan Turunan UU Cipta Kerja Segera Rampung