Ongen mengaku pertemuan di rumah Aguan cuma silaturahim Hari Imlek

Dia juga menampik dalam pertemuan tersebut dihadiri beberapa anggota Balegda.

Anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) Mohamad Sangaji merampungkan pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan Ongen, sapaan akrab Sangaji, terkait kasus suap pembahasan dua raperda zonasi wilayah pesisir teluk Jakarta.

Saat keluar usai diperiksa Ongen mengaku dicecar sekitar 25 pertanyaan oleh penyidik KPK. Pertanyaan yang diberikan seputar peran dirinya di Balegda

"Ditanya soal peran saya di Baleg dan banyak hal yang memang saya sampaikan dan itu rahasia publik," ujar Ongen, Senin (25/4).

Saat disinggung pembahasan di kediaman CEO PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, Januari lalu, Ongen menegaskan pertemuan tersebut hanya sekedar silaturrahim bertepatan dengan hari raya imlek.

Dia juga menampik dalam pertemuan tersebut beberapa anggota Balegda seperti Mohamad Taufik, Mohamad Sanusi, Prasetiyo Edi, dan Presdir PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, menyinggung soal kontribusi pengembang sebesar 15 persen.

"Silaturrahmi aja, tanya saja sama penyidik yah," pungkasnya sambil berlalu pergi meninggalkan kerumunan para awak media.

Seperti diketahui, pada kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, salah satunya adalah Mohamad Sanusi, adik kandung dari ketua Balegda DKI Jakarta, Mohamad Taufik.

Kasus ini mencuat ke publik saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sanusi saat melakukan transaksi dengan Trinanda Prihantoro, karyawan PT Agung Podomoro Land, di sebuah pusat perbelanjaan Jakarta Selatan, Kamis (31/3).

Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang senilai Rp 1 miliar 140 juta sebagai barang bukti. Sehari setelah melakukan operasi tangkap tangan penyidik KPK menggeledah ruang kerja Sanusi di DPRD DKI Jakarta dan menemukan 10 bundel uang pecahan Rp 100 ribu. Disebutkan presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja memberikan uang Rp 2 miliar kepada Sanusi sebanyak dua tahapan.

Pemberian uang tersebut diduga untuk memuluskan raperda yang saat itu sedang dirancang. Sebagai informasi hingga saat ini pembahasan raperda belum menemukan titik kesepakatan.

Pengembang menginginkan kewajiban kontribusi tambahan kepada pemprov DKI Jakarta sebesar 5 persen, sedangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikeras agar pengembang berkontribusi sebesar 15 persen.

Seperti diketahui, PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.

Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan PT Agung Podomoro Land akan menggarap proyek Pulau G seluas 161 hektare melalui PT Muara Wisesa.

Baca juga:
Soal reklamasi pantai Jakarta, Pimpinan DPR sebut Ahok melanggar UU
Kasus Raperda Zonasi, anggota Balegda DKI dan Sunny diperiksa KPK
Sengkarut reklamasi Teluk Jakarta, PDIP klaim memihak nelayan
Ahli feng shui sebut Jakarta harus belajar reklamasi dari Singapura
Reklamasi pulau di Teluk Jakarta dan pengaruhnya bagi kepala naga
Soal reklamasi, Rizal Ramli bilang 'Siapa yang berani tuntut saya?'
Rizal Ramli: Siapa yang berani tuntut saya soal moratorium reklamasi