OTT Bupati Cirebon, KPK terima tambahan pengembalian Rp 200 juta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang Rp 200 juta dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Cirebon, Jawa Barat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang Rp 200 juta dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Cirebon, Jawa Barat.
"Ada tambahan pengembalian uang lebih dari Rp 200 juta terkait OTT di Cirebon," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (25/10).
-
Siapa yang melaporkan dugaan gratifikasi kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Siapa yang sedang diselidiki KPK terkait dugaan gratifikasi? "Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
-
Bagaimana KPK menanggapi laporan dugaan gratifikasi Ganjar? "Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindaklanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK," singkat Ali.
-
Kapan Bupati Klungkung menerima penghargaan? Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin saat puncak acara peringatan Hari Keluarga Nasional ke 30 tahun 2023, bertempat di lapangan kantor Bupati Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis (06/07/2023).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana KPK menyelidiki dugaan gratifikasi yang diterima Bobby Nasution? "Yang jelas terkait subjek saudara B (Bobby) ini masih dikumpulkan bahan-bahannya dari direktorat gratifikasi," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Kamis (5/9).
Tim Satgas KPK mengamankan 7 orang dalam operasi senyap di Cirebon. Diduga, salah satu yang diamankan tim penindakan lembaga antirasuah adalah Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.
Penangkapan orang nomor satu di Kabupaten Cirebon itu diduga berkaitan dengan jual beli jabatan. Dalam penindakan, tim KPK mengamankan uang dengan nilai miliaran rupiah.
KPK kini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan.
PDI Perjuangan memastikan memecat Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra usai terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK hari ini, Kamis (25/10). Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanudin menyesalkan perilaku Sunjaya atas OTT terhadap Sunjaya.
Tidak hanya pemecatan, TB Hasanudin mengatakan PDIP tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Sunjaya. PDIP, kata TB Hasanudin, sebelumnya sudah memberikan peringatan kepada para kader yang menjadi pejabat di pemerintahan untuk tidak melanggar hukum. Khususnya korupsi, narkoba dan terlibat dalam jaringan teroris.
"Sudah berulang kali disampaikan Ibu Megawati bahkan disampaikan dalam setiap rapat ibu ketua umum selalu menekankan terus," tegasnya.
TB Hasanudin menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada KPK. Dia mengaku sempat kaget setelah memastikan penangkapan Sunjaya pada Rabu, (25/10) kemarin.
Sejauh ini, TB Hasanudin mengaku tidak pernah mendengar kabar keterlibatan kasus Sunjaya.
Reporter: Fahrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ketua DPR dan MPR nilai penangkapan Bupati Cirebon akibat ongkos politik tinggi
TB Hasanudin soal pemecatan Bupati Cirebon: Ini peringatan, jangan coba-coba korupsi
Wapres JK sebut korupsi terjadi karena ada negosiasi eksekutif dan legislatif
Prihatin bupati Cirebon ditangkap, Emil minta Mendagri segera tunjuk Plt
PDIP pecat Bupati Cirebon karena terjaring OTT KPK
Bupati Cirebon yang ditangkap KPK, pemilik 70 bidang tanah berharta Rp 17 M