OTT pejabat Bakamla, KPK dan Puspom TNI cari solusi buat tuntaskan
OTT pejabat Bakamla, KPK dan Puspom TNI cari solusi buat tuntaskan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menuturkan KPK berkoordinasi dengan pihak Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) untuk menuntaskan kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menuturkan KPK berkoordinasi dengan pihak Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) untuk menuntaskan kasus dugaan suap proyek pengadaan alat monitoring satelit Badan Keamanan Kelautan (Bakamla) tahun anggaran 2016. Pihak Puspom TNI pun sudah memaparkan langkah-langkah untuk menuntaskan kasus tersebut.
"Kami melakukan koordinasi penanganan kasus Bakamla sekarang mereka sedang persentase di atas (Gedung KPK) sehingga kami mencarikan jalan paling baik untuk kasus ini," tutur Laode kepada awak media di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (20/12).
Dilanjutkannya, koordinasi tersebut juga bertujuan untuk menangani kasus yang melibatkan salah satu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, pihaknya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena masih akan dilakukan pembahasan yang mendalam.
"Ini yang sedang kita bicarakan belum bisa kami bicarakan nanti setelah dibicarakan dan gelar perkara nanti Danpom yang umumkan kalau itu betul ada tersangka," tegas Laode.
Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menangkap empat orang dan uang setara dua miliar dalam operasi tangkap tangan melibatkan pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla). Uang tersebut terkait suap dalam proyek pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla.
"Pengadaan alat monitoring satelit di Bakamla tahun 2015 dengan sumber pengadaan di APBN-P tahun 2016," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam keterangan pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/12).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang disita KPK dari Bupati Labuhanbatu? Dalam OTT Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga, KPK menyita uang tunai senilai Rp551,5 juta dari nilai dugaan suap Rp1,7 miliar.
Baca juga:
Kasus OTT Pejabat Bakamla, KPK minta Direktur PT MTI serahkan diri
KPK ungkap PT MTI janjikan komisi 7 persen buat pejabat Bakamla
KPK minta Direktur MTI yang lagi di luar negeri segera serahkan diri
KPK belum ada niatan libatkan interpol untuk tangkap Direktur MTI
KPK akui POM TNI dukung penanganan kasus suap Bakamla
Dalih KPK tak tahan anggota TNI dalam kasus suap Bakamla