Paham radikal juga susupi kampus di Prancis, Malaysia dan Singapura
Rilis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengenai tujuh universitas terpapar paham radikalisme mengundang keprihatinan bagi petinggi para universitas, semisal Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah. Dia meyakini, jumlah orang terpapar paham radikal di lingkungan universitas minim.
Rilis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengenai tujuh universitas terpapar paham radikalisme mengundang keprihatinan bagi petinggi para universitas, semisal Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah. Dia meyakini, jumlah orang terpapar paham radikal di lingkungan universitas minim.
Dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, adanya temuan BNPT, dia merujuk pada kondisi di Malaysia, Prancis, dan Singapura. Dia mengatakan, paparan radikalisme di lingkungan universitas sejatinya dialami juga oleh ketiga negara tersebut. Baiknya, negara-negara itu tidak menjadikan fakta tersebut sebagai faktor dominan atas keberadaan radikalisme.
-
Apa bentuk kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan? KPAI menilai segala bentuk kekerasan anak pada satuan pendidikan mengakibatkan kesakitan fisik/psikis, trauma berkepanjangan, hingga kematian. Bahkan lebih ekstrem, anak memilih mengakhiri hidupnya.
-
Apa yang diajarkan di sekolah pencuri? Pendidikan kriminal mencakup serangkaian pelajaran yang menghasilkan gangster 'profesional' setelah 'lulus'.
-
Apa yang dibahas dalam pidato lucu tentang pendidikan? Pada kesempatan ini, saya bermaksud menyampaikan tema terkait, terutama mengenai minat membaca buku.
-
Di mana Ganjar Pranowo mengisi kuliah kebangsaan? Calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo mengisi kuliah kebangsaan di FISIP UI, Senin (18/9)
-
Apa yang dimaksud dengan pantun edukasi? Pantun edukasi dapat menjadi sebuah nasihat berharga baik anak yang masih menempuh pendidikan sekolah.
-
Apa latar belakang pendidikan Kiran, cucu Soekarno? Kiran, 18 tahun, baru lulus dari Sevenoaks School di Inggris.
"Singapura, Malaysia, Prancis juga terpapar loh. Saya termasuk yakin mereka yang terpapar radikalisme jumlahnya lebih kecil dibanding populasi kita. Jadi jangan seolah yang kecil ini lantas menjadi seolah faktor dominan," ujar Firmanzah, Sabtu (9/6).
Menurutnya, ada beberapa upaya guna menekan penyebaran paham radikalisme, di antaranya adalah pendekatan budaya dan rumusan strategi menangkal paham radikalisme.
Jika pihak terkait secara dini bisa merumuskan strategi, bukan tidak mungkin, menurut Firmanzah, angka penyebaran paham radikalisme di lingkungan universitas bisa ditekan.
"Pendekatan budaya perlu ada rumusan dan strategi untuk menangkal paparan radikal bebas tadi. Kita punya masyarakat yang toleran, harmoni. Saudara kita di Papua misalnya ada tempat di mana masyarakat muslim dan non muslim membaur saat hari raya," ujarnya.
"Cuma memang kalau sudah terafiliasi dengan ISIS harus ditangani segera," tukasnya.
Sebelumnya, soal paparan paham radikalisme di universitas makin nyata ketika Detasemen antiteror Polri melakukan penggerebekan di Gelanggang Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau (Unri), 2 Juni 2018. Hasilnya, 3 terduga teroris yang merupakan alumnus Unri ditangkap.
Selain itu, Densus 88 Antiteror juga menyita 4 bom rakitan, busur, anak panah, serta senapan angin dari lokasi. Rektor Unri Aras Mulyadi mengutuk keras atas kegiatan terduga teroris di kampusnya yang merakit bom. Menurut dia, tindakan itu merupakan kegiatan terlarang di kampusnya.
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan penyebaran paham radikalisme sekarang ini tidak hanya melalui kampus. Namun juga lewat media sosial.
Dia melanjutkan, Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menyebut sebanyak tujuh kampus ternama yakni Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) terpapar radikalisme.
Nasir menjelaskan paparan radikalisme di kampus berlangsung sejak 35 tahun yang lalu, tepatnya pada 1983. Saat itu, pemerintah menerapkan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK).
Baca juga:
Komjen Syafruddin bantah ada 40 masjid radikal di DKI: Hati-hati berbicara!
Mensos wacanakan sebar jutaan dai cegah paham radikal
Diduga menolak Pancasila, 2 dosen UGM dinonaktifkan
Soal adanya 40 masjid radikal di DKI Jakarta, Anies dan Sandi beda pendapat
Polda Metro soal kabar 40 masjid diduga radikalisme: Tanya ke BNPT & BIN
Try Sutrisno ingatkan kampus agar tak disusupi radikalisme dan terorisme
Cegah radikalisme di kampus, Unnes kerjasama dengan BNPT