PAN nilai banyak kepala daerah korupsi karena biaya politik tinggi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengatakan, banyaknya kepala daerah tergoda menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi tidak lepas dari faktor biaya politik tinggi di Indonesia.
Banyak kepala daerah yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terbaru, dua kepala daerah yakni Gubernur Jambi Zumi Zola dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko. Keduanya terjerat kasus dugaan menerima suap.
Bupati Nyono misalnya. Dia diduga menerima suap terkait dana kapitasi kesehatan di Puskesmas se-Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Nyono juga mendapat jatah terkait perizinan sebuah rumah sakit swasta di Jombang. Nyono menerima suap untuk membiayai kegiatan politiknya dalam kontestasi Pilkada Bupati Jombang.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi? Sorotan kini tertuju pada Sirajuddin Machmud, suami dari Zaskia Gotik, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi ini? Untuk kedua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan guna kepentingan penyidik KPK. Sementara untuk satu tersangka lain yakni Direktur PT KIM, Karunia diharapkan agar kooperatif dalam pemanggilan penyidik KPK.
-
Apa yang dikhawatirkan Ganjar Pranowo tentang korupsi? Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo khawatir jika praktik korupsi menjadi budaya di pemerintahan yang dianggap sebuah kewajaran.
-
Siapa yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi timah? Dirumorkan bahwa Harvey telah merugikan negara hingga Rp 271 triliun karena dugaan korupsi di sektor timah.
-
Siapa yang ditangkap karena kasus korupsi timah? Nama Harvey masuk dalam daftar 16 tersangka kasus korupsi timah yang membuat rugi negara sebesar Rp271 Triliun. Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan suami Sandra Dewi, Harvey Moeis usia menjadi tersangka kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengatakan, banyaknya kepala daerah tergoda menerima suap atau melakukan tindak pidana korupsi tidak lepas dari faktor biaya politik tinggi di Indonesia.
"Secara keseluruhan ini adalah akibat politik biaya tinggi, Pak Zulkifli menyatakan bahwa biaya politik Indonesia sangat tinggi," katanya dalam diskusi di The Atjeh Connection, Jakarta Selatan, Selasa (6/2).
Dia mencontohkan, seorang yang ingin maju bertarung sebagai kepala daerah, saat kampanye harus mengumpulkan massa, butuh tempat dan keperluan lain. Itu semua membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
"Atribut, snack, makan atau nasi bungkus. Yang datang harus dikasih uang transport minimal Rp 20.000. Bukan satu kali tapi berkali-kali. Itu kabupaten gimana gubernur. Oleh karena itu harus ada yang kita tata untuk cegah jangan sampai biaya politik ini jadi akses korupsi)," jelasnya.
Karena itu, kata dia, alangkah baiknya jika biaya politik ditanggung pemerintah. Tapi dia menyadari itu sangat sulit. "Rasanya masih berat, untuk dana bantuan parpol dari Rp 108 jadi Rp 1.000 per suara saja berat," katanya.
Untuk itu perlu dicari cara lain untuk menekan biaya politik yang mahal. Calon kepala daerah harus mampu menekan biaya atau pengeluaran yang mahal dan dinilai tak diperlukan. Sebab, yang dibutuhkan adalah komunikasi efektif dengan masyarakat.
"Terkait arak-arakan, ada penyanyi dangdutnya sudah dikurangi. Pendekatan langsung pada kelompok masyarakat,"
Dia juga berpesan kepada seluruh kader PAN baik yang telah menjabat sebagai kepada daerah ataupun yang akan maju di Pilkada Serentak 2018, untuk menghindari praktik korupsi.
"Kami sangat menekankan pada para kader, korupsi merupakan hal yang dapat mematikan karir. Jangan sampai salah langkah lalu terjerat maka habis sudah karirnya," ucapnya.
Baca juga:
Terpidana kasus kredit fiktif Bank Riau ditangkap saat fitnes
Ketum PAN sebut Gubernur harusnya urus rakyat tapi malah banyak OTT
Jaksa dalami pembelian rumah Nur Alam di Jakarta
Kasus korupsi tanah kuburan, Polda terbitkan Sprindik baru untuk Wabup OKU
Terkait suap APBD, KPK periksa anggota DPRD Jambi