Puan Maharani: Politik Tanpa Nilai Membuat Kebohongan Terdengar Jujur
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung politik berbangsa dan bernegara harus dijalankan dengan nilai-nilai beradab dan beretika.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung politik berbangsa dan bernegara harus dijalankan dengan nilai-nilai beradab dan beretika. Menurut dia, politik tanpa nilai justru akan membenarkan setiap kebohongan.
"Apabila politik dijalankan tanpa nilai-nilai, maka perjuangan politik hanya berisikan kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan," kata Puan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di DPR, Senayan, Jakarta (16/8).
-
Apa peran Puan Maharani di politik? Puan merupakan politikus senior PDIP yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
-
Mengapa Puan Maharani sebut rugi jika pemilih tidak ikut kata hati? Capek-capek tunggu pemilu, tapi nggak bebas, rugi dong, yang benar saja. Capek-capek ke TPS dan nyoblos, tapi nggak ikut kata hatinya, rugi dong, yang benar saja,“ kata Puan diiringi tepuk tangan para anggota DPR yang hadir pada Rapat Paripurna ke-12 DPR RI dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024.
-
Kenapa Puan Maharani diapresiasi? “Tentu, ini suatu hal yang membanggakan. Karena apa? Karena memang parlemen Indonesia dalam isu kesetaraan gender juga menghadirkan Pimpinan Parlemen atau Ketua DPR dari perempuan. Memang ini justru menjadi kekuatan kita, karena kita sudah memiliki ketua parlemen perempuan yang memang isu kesetaraan gender ini menjadi isu utama pembahasan baik tingkat asean maupun tingkat global,“ pungkasnya.
-
Apa harapan Puan Maharani terkait praktik demokrasi di Indonesia? Oleh karena itu, Puan berharap praktik demokrasi di Tanah Air akan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
-
Kenapa Puan Maharani dipuji di AIPA? “Mari kita berikan applause untuk ibu Puan Maharani yang menjadi Presiden ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) 2023 sekaligus ketua DPR RI,“ ucapnya.
-
Kapan Puan Maharani menutup sidang AIPA? Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) telah ditutup oleh Presiden AIPA sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta pada Rabu, 9 Agustus 2023.
"Bahkan politik tanpa nilai akan menggunakan bahasa politik untuk membuat kebohongan terdengar jujur, bahkan hukum pun dapat kehilangan otoritas keadilan," sambung Puan.
Dia menegaskan, Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, bahwa Indonesia adalah negara hukum dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
"Konstitusi kita telah mengatur bagaimana kedaulatan rakyat harus dijalankan secara kolektif dengan prinsip checks and balances pada cabang-cabang kekuasaan negara eksekutif, legislatif dan yudikatif," tuturnya.
Puan Soroti Sikap Negarawan
Ketua DPP PDIP ini juga menyoroti seorang negarawan bakal berpikir bagaimana masa depan negara berjalan lebih baik. Namun, dia mengingatkan bila kekuasaan yang didapat itu dijalankan tanpa visi maka akan berakhir menjadi sewenang-wenang.
"Oleh karena itu, untuk menjalankan praktik politik kekuasaan, dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan keseimbangan cabang-cabang kekuasaan, maka kita membutuhkan Negarawan yang politisi dan Politisi yang negarawan," jelas Puan.
"Sehingga kekuasaan negara dijalankan untuk kebaikan yang lebih besar, bukannya untuk membesarkan diri sendiri, kelompok, maupun kepentingan tertentu," tutup Puan.
- Manusia Purba Gunakan Anak Panah Beracun Saat Berburu 54.000 Tahun Lalu, Mangsa Lebih Mudah Dilumpuhkan
- Mengenal Janis Rosalita Suprianto, Atlet Selam Kebanggaan Jawa Timur yang Dijuluki The Golden Mermaid
- Laparoskopi Bisa Jadi Pilihan untuk Atasi Masalah GERD
- Potret Mahalini Pulang Kampung ke Bali, Cantik Banget saat Buat Kue di Dapur & Ternyata Disusul Adik-adik Rizky Febian
- Momen IShowspeed Diberi Batik Dibilang Khas Malaysia, Langsung Cari Tahu Ternyata Asal Indonesia
- Alma Fikhasari
Berita Terpopuler
-
Jokowi Tak Mau Buru-Buru Teken Kepres Pemindahan IKN, Ternyata Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Bahlil Minta Jokowi Naikkan Gaji PNS Kementerian ESDM, Ini Alasannya
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi soal Belum Terbitkan Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN: Ini Bukan Pindah Rumah
merdeka.com 18 Sep 2024 -
Jokowi: Lamanya Waktu Perizinan Memulai Konstruksi Energi Panas Bumi, Jadi Problem Investor
merdeka.com 18 Sep 2024
