Panglima TNI tepat kirim Kopassus amankan konflik KPK-Polri

TNI tidak berlebihan sampai menurunkan Kopassus. Menurutnya memang butuh satuan yang terlatih untuk mengatasi masalah.

Di tengah kisruh KPK vs Polri, Ketua KPK Abraham Samad menelepon Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk meminta bantuan melakukan pengamanan di Gedung KPK. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi gesekan antara dua institusi Polri dan KPK yang belakang terjadi kekisruhan. Moeldoko langsung menjawabnya dengan mengerahkan Kopassus dan intel untuk menengahi konflik itu.

Peneliti Pukat UGM Oce Madril mengatakan, langkah Abraham Samad meminta pertolongan kepada TNI dinilai tepat. Oce menilai konflik KPK dengan Polisi diperlukan adanya pihak penengah seperti TNI.

"Saya kira wajar bantuan kepada TNI, memang setahu saya TNI sudah kerja sama dengan KPK. Apalagi dengan adanya konflik dengan KPK sepertinya itu tidak logis apabila polisi berjaga," kata Oce kepada merdeka.com, Sabtu (24/1).

Oce menilai TNI tidak berlebihan sampai menurunkan Kopassus. Menurutnya memang butuh satuan yang terlatih untuk mengatasi masalah ini.

"Saya kira tidak (berlebihan), karena fungsi TNI juga melakukan pengaman gedung-gedung vital dan lembaga-lembaga penting di negeri ini. Maka mungkin opsi TNI yang tepat adalah Kopassus.

Oce pun yakin Kopassus hanya melakukan pengamanan untuk mengantisipasi penyerbuan. Sah-sah saja karena KPK dan TNI sudah punya MoU kerja sama.

"Saya rasa untuk mencegah adanya potensi penyerbuan. apalagi kepolisian punya tujuan tertentu yaitu bareskrim ingin masuk ke kpk memeriksa berkas-berkas BW. saya rasa pengamanan yang sifat bukan untuk melawan tapi menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," beber Oce.

"Kalau misalkan yang disewa itu preman, orang bayaran, itu baru tindakan kpk tidak tepat. Jadi kalau TNI diminta bantuan saya rasa tidak berlebihan," tegasnya.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Fuad Basya mengatakan TNI telah diterjunkan untuk mengawal konflik antara dua institusi negara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dan Polri.

"Kan ada petunjuk presiden kepada pimpinan KPK dan Kapolri bahwa jangan sampai ada gesekan antara dua institusi. Kalau intitusi sipil yang terlibat itu kan Polri yang mengamankan. Tapi karena ini permasalahan Polri dan KPK, Polri terlibat, maka panglima TNI merasa punya kewajiban mengamankan," kata Fuad Basya, saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (24/01).

Fuad menjelaskan, sejak kemarin personel TNI sudah diterjunkan untuk mengawal konflik dua institusi penegak hukum tersebut. Di antaranya Kopassus dan intelijen. "Ya, Kopassus kita siagakan, ada intelijen juga. Intinya ini untuk menjaga internal," ujarnya.