Pansel Capim KPK Bantah Punya Konflik Kepentingan dengan Polri
Pansel Capim KPK Bantah Punya Konflik Kepentingan dengan Polri. Anggota Pansel Capim KPK meminta publik tak meragukan integritas mereka.
Koalisi Kawal Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritisi panitia seleksi capim KPK yang diduga memiliki konflik kepentingan dengan Polri. Salah satunya, Ketua Pansel Yenti Ganarsih yang tercatat sebagai tenaga ahli Bareskrim dan Lemdikpol Polri.
Yenti membantah pernah menjadi tenaga ahli. Dia hanya mengajar di program-program pendidikan. Baik di Polri, Kejaksaan, Pajak, Bea Cukai untuk tindak pidana pencucian uang.
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Siapa yang melaporkan Dewan Pengawas KPK ke Mabes Polri? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara perihal Nurul Ghufron yang melaporkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan pencemaran nama baik.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Nawawi Pomolango dilantik sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
"Silakan cek adakah SK tentang tenaga ahli Bareskrim atau penasehat ahli Kapolri, tidak ada," kata Yenti saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (25/8).
Yenti menegaskan, dirinya kerap mengajar dan sering menjadi ahli untuk lembaga negara seperti Polri, Kejaksaan dan lainnya. "Saya pengajar untuk semua lembaga penyidik TPPU Polri, Jaksa, Pajak, Bea cukai, BNN dan POM TNI. Yang paling banyak malah di Badiklat Kejaksaan RI," jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, anggota pansel capim KPK, Hendardi tak mau ambil pusing dengan tudingan itu. Justru, koalisi kawal capim KPK yang terlihat memiliki konflik kepentingan.
"Biar saja. Tidak saya pikirin. Dari awal Pansel dibentuk mereka sudah nyinyir begitu. Malah kelihatan punya interest yang tidak kesampaian makanya tuduh kiri-kanan," ucapnya.
Hendardi meminta publik tak meragukan integritasnya. Dia kesal disebut punya konflik kepentingan dengan Polri.
"Memangnya integritas saya dibangun hanya beberapa tahun ini sejak saya jadi penasehat ahli Kapolri? terlalu simplistik. Integritas saya dibangun lebih dari 3 dasawarsa sejak saya jadi pimpinan mahasiswa. Mungkin sebagian dari mereka masih menyusu," tuturnya.
Hendardi menjadi penasehat ahli Kapolri sejak masa kepemimpinan Jenderal Badrodin Haiti hingga sekarang. Menurutnya, penasehat ahli bukan organ struktural Polri. Hanya semacam think-tank untuk Kapolri dan Wakapolri. Sebagian besar think-tank beranggota profesor, doktor serta purnawirawan jenderal polisi dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian.
"Di pansel yang berstatus penasehat ahli Kapolri hanya saya dan Prof Indrianto Senoaji," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Koalisi Kawal Calon Pimpinan Capim KPK mengkritisi sejumlah nama panitia seleksi capim KPK. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menduga sejumlah pansel yang ada memiliki konflik kepentingan dengan Polri.
"Dari hasil penelusuran kami, dan juga pengakuan yang bersangkutan setidak-tidaknya ada beberapa orang di dalam Pansel Pimpinan KPK yang memiliki terindikasi memiliki konflik kepentingan," kata Asfinawati saat jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Minggu (25/8).
Dia menyebut, nama pansel itu adalah Indriyanto Seno Adji dan Hendardi. Kata Asfinawati, keduanya memiliki hubungan dengan Polri.
"Dalam sebuah pernyataan kepada publik yang sudah tersiar, Bapak Hendardi mengakui bahwa dia adalah penasihat dari Polri, bersama dengan Bapak Indriyanto Seno Adji, dan kedua-duanya adalah anggota Pansel," ucapnya.
Kemudian, ketua pansel capim KPK, Yenti Garnasih adalah tenaga ahli Badan Reserse Kriminal dan Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Jejaknya tercatat dalam jejak digital.
"Setidak-tidaknya pada tahun 2018 dan tentu saja hal ini perlu ditelusuri oleh presiden dan oleh anggota pansel yang lain, karena kalau ini dibiarkan tidak hanya cacat secara moral, tapi juga cacat secara hukum," ujarnya.
Baca juga:
VIDEO: Publik Persoalkan 'Kedekatan' Pansel Capim KPK dengan Polri
20 Nama Lolos Capim KPK, Pansel Dianggap Ikut Andil Lemahkan Pemberantasan Korupsi
Enam Poin Rapor Merah Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK
YLBHI Kritisi Tiga Pansel Capim KPK Diduga 'Dekat' Dengan Polri
Masuk 20 Besar Capim KPK, Nurul Ghufron Juga Maju Pemilihan Rektor Universitas Jember
KPK Beberkan Catatan Buruk 20 Capim, Pansel Nilai Belum Tentu Semua Benar