Pansus angket resmikan posko pengaduan masyarakat soal KPK
Posko yang terletak di Gedung Nusantara III tersebut akan menerima laporan masyarakat terkait apa saja yang diketahui tentang lembaga antirasuah. Posko akan dibuka seiring dengan Kerja Pansus yang berlangsung selama 60 hari. Posko juga dianggap akan membantu kinerja Pansus.
Panitia khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meresmikan posko pengaduan masyarakat. Posko itu nantinya akan menerima laporan masyarakat yang berkaitan tentang KPK.
Posko yang terletak di Gedung Nusantara III tersebut akan menerima laporan masyarakat terkait apa saja yang diketahui tentang lembaga antirasuah. Posko akan dibuka seiring dengan Kerja Pansus yang berlangsung selama 60 hari. Posko juga dianggap akan membantu kinerja Pansus.
"Posko ini dalam rangka dukungan terhadap Pansus dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikannya," kata Ketua Pansus KPK Agun Gunandjar dalam sambutannya, Senin (19/6).
Agun menjelaskan, selain melalui posko, masyarakat juga dapat melaporkan aduan terhadap KPK melalui jalur online, yaitu di kpk@dpr.go.id.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyebutkan peresmian posko semacam berkah di bulan Ramadan. Dia menilai, pengaduan dapat mudah dilakukan oleh masyarakat apabila melalui dua jalur, yaitu dengan mendatangi posko atau melalui online.
"Saya menganggap peristiwa ini di antara keberkahan di dalam bukan suci Ramadan. Lahir inisiatif luar biasa hebatnya. Sehingga kita memiliki semacam dua forum. Pengajuan aduan baik online dan posko," katanya.
Fahri meminta Kesekjenan DPR untuk memberikan dukungan fasilitas dan dukungan lainnya agar posko dapat mudah dalam bekerja. Dia juga meminta agar staf yang ditempatkan di posko jangan sampai lengah sehingga berkas yang dirasa rahasia bocor ke publik.
"Bila perlu yang menerima itu disumpah," ujarnya.
Posko tersebut terletak di Gedung Nusantara III dan berada di sebelah kanan pintu masuk lift menuju ruangan pimpinan DPR/MPR/DPD. Di depan ruangan tersebut, dipajang tulisan Posko Pengaduan Pansus Angket KPK lengkap dengan waktu pelayanan yaitu dari senin sampai jumat dan buka pada pukul 09.00 WIB dan 15.00 WIB. Di ruangan terdapat dua staf yang akan menerima pengaduan dari masyarakat.
Seluruh pimpinan Pansus hadir dalam peresmian tersebut. Peresmian dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Baca juga:
Fahri usul agar Pansus Angket KPK undang Megawati Soekarnoputri
Pansus KPK akan layangkan panggilan kedua jika Miryam tak hadir
Fahri Hamzah yakin Pansus akan buktikan skandal dalam tubuh KPK
Menanti intervensi Jokowi hentikan angket KPK
ICW nilai hak angket upaya DPR ganggu penegakan hukum di KPK
ICW ingin Jokowi perintahkan parpol pendukung hentikan angket KPK
Pansus angket buka kemungkinan panggil paksa Miryam