Partai Ummat Memenuhi Syarat di NTT, KPU Provinsi Bantah Ada Perintah Tak Meloloskan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memutuskan Partai Ummat di daerah itu memenuhi syarat (MS) berdasarkan hasil verifikasi faktual ulang yang telah dilakukan. Mereka juga menyatakan, sebelumnya tidak pernah ada perintah dari komisioner KPU RI untuk tidak meloloskan partai itu pada verifikasi
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memutuskan Partai Ummat di daerah itu memenuhi syarat (MS) berdasarkan hasil verifikasi faktual ulang yang telah dilakukan. Mereka juga menyatakan, sebelumnya tidak pernah ada perintah dari komisioner KPU RI untuk tidak meloloskan partai itu pada verifikasi faktual pertama.
Anggota KPU NTT Yosafat Koli menjelaskan, pihaknya telah menggelar pleno hasil verifikasi faktual terhadap Partai Ummat di tujuh kabupaten. Dari hasil pleno, partai besutan Amin Rais itu dinyatakan memenuhi syarat (MS) di NTT.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
-
Apa isi dari Pakta Tripartit? Perjanjian ini mengakui dan menghormati kepemimpinan Jerman dan Italia di Eropa, dan Jepang di Asia Timur Raya. Perjanjian ini juga menjanjikan bantuan bersama jika salah satu negara penandatangan diserang oleh Amerika Serikat, yang saat itu masih netral.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Apa tujuan utama Partai Kasih? Yunus mengungkapkan, partai Kasih didirikan dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. "Visi Partai Kasih, 'melalui kemurahan hati, menembus perbedaan bagi sesama anak bangsa Indonesia, mewujudkan Indonesia yang sejahtera'," tutur dia.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
"Tadi kami sudah gelar pleno dan menetapkan Partai Umat memenuhi syarat. Sebelumnya ada tujuh kabupaten yang tidak memenuhi syarat, makanya kami nyatakan Partai Ummat TMS. Namun saat perbaikan, (jadi) MS," jelas Yosafat seusai rapat pleno verifikasi faktual ulang, Kamis (29/12).
Yosafat membantah hasil pleno terkait verifikasi faktual ulang Partai Ummat di NTT, karena adanya perintah dari KPU pusat. Dia mengatakan bahwa semua sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Terkait video viral di media terkait ada perintah KPU pusat ke KPU NTT untuk tidak meloloskan atau menggagalkan parpol tertentu, dia menegaskan bahwa pihaknya akan menyatakan TMS parpol yang tidak memenuhi syarat. Dia mencontohkan Partai Ummat yang sebelumnya dinyatakan TMS, karena koordinasi kurang baik. Namun setelah dilakukan pendampingan oleh Bawaslu jadinya MS.
"Pola yang dilakukan pada verifikasi kali ini berbeda dengan sebelumnya yang dinyatakan TMS," jelas Yosafat.
Sampaikan Terima Kasih
Sementara Ketua DPW Partai Ummat NTT Ismail Smau menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, karena berdasarkan rapat pleno KPU Wilayah Propinsi NTT dinyatakan MS di tujuh kabupaten.
Pada verifikasi ulang sesuai hasil mediasi di Bawaslu RI yang dituangkan dalam surat keputusan Bawaslu RI Nomor 006/PS.Reg/Bawaslu/XII/2022, tentang hasil mediasi sengketa antara Partai Ummat dan KPU RI.
Ia juga memberikan klarifikasi terkait adanya video percakapan antara anggota KPU RI dengan salah satu komisioner KPUD NTT bukan dari pihak fungsionaris DPW Partai Ummat NTT.
"Sejauh yang kami ketahui hubungan kami dengan penyelenggara pemilu saat proses verifikasi ulang berlangsung sangat baik dan profesional sesuai peraturan dan diawasi oleh Bawaslu, baik pusat dan daerah, sehingga berjalan secara transparan," katanya.
Ismail Smau menambahkan, saat verifikasi faktual perbaikan, pihaknya dinyatakan TMS bukan akibat arahan tertentu dari penyelenggara pemilu. Dia mengakui komunikasi yang belum intens antara DPD kota atau kabupaten yang dinyatakan TMS dengan penyelenggara Pemilu.
"Awalnya memang komunikasi yang menjadi kendala. Tetapi sebenarnya kepengurusan kami sudah lengkap dan itu terbukti di verifikasi faktual ulang," tutupnya.
(mdk/yan)