PBNU Tegaskan Tak Pernah Calonkan Kader di Kontestasi Politik
Marsudi juga menegaskan bahwa NU tidak terkooptasi hanya pada satu partai.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengajukan calon presiden maupun wakil presiden dari pihaknya dalam kontestasi politik, tetapi dicalonkan.
“Sebagai organisasi kader yang besar, NU memiliki ketokohan sampai ke ranting tingkat desa, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW,” kata Marsudi dalam keterangan yang diterima dilansir Antara, Senin (13/12).
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Apa tujuan utama dari Pemilu 2024? Pemilu merupakan wadah bagi rakyat untuk menjalankan demokrasi demi mempertahankan kedaulatan negara.
-
Di mana sidang pembacaan putusan PHPU Pilpres 2024 berlangsung? Sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Senin (22/4).
Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat berbagai anggota NU yang menjadi anggota DPR, gubernur, wali kota, serta bupati. Pandangan moderat NU tidak hanya berpengaruh di Indonesia, tetapi juga di dunia.
Dalam kesempatan yang sama, Marsudi juga menegaskan bahwa NU tidak terkooptasi hanya pada satu partai.
“Kalau dibilang hanya terkooptasi pada satu partai, maka nggak ada wali kota dan bupati yang dari partai-partai existing, seperti Partai Golkar dan PDIP. Ini cara baca yang salah,” ujar dia.
Marsudi mengungkapkan bahwa muktamar NU, atau pertemuan besar para wakil organisasi NU, tidak hanya membahas soal suksesi ketua umum dan rais aam, tetapi juga membahas politik kenegaraan, seperti soal perubahan iklim, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dan Rancangan Undang-Undang Asisten Rumah Tangga.
“Said Aqil (Ketua Umum PBNU, Red.) juga memiliki legasi dalam keilmuan, seperti membangun pendidikan dari desa ke kota melalui pondok pesantren,” ujar Marsudi menambahkan.
Pada sisi lain, politisi Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli mewanti-wanti agar NU tidak menjadi batu lompatan untuk masuk ke pusaran politik kekuasaan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Katib Aam PBNU Yahya Staquf yang tidak menginginkan ada calon presiden dan calon wakil presiden dari PBNU. Yahya Staquf merupakan calon Ketua Umum PBNU yang akan bersaing dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil.
"Perlu ada komitmen untuk membesarkan budaya dan tidak menjadikan NU sebagai batu loncatan. Seperti Kiai Ma'ruf, Rais Aam saat itu yang kemudian jadi Cawapres. Tapi kita lihat pusaran politik waktu itu luar biasa," kata Guntur yang juga merupakan pendukung Yahya Staquf.
Guntur mengatakan bahwa NU sebagai konsolidasi politik tidak menjamin keberhasilan dalam kontestasi politik.
"NU itu politik kenegaraan, seperti penerimaan asas tunggal Pancasila, politik kerakyatan itu sangat efektif. Tapi kalau politik kekuasaan, NU belum tentu efektif di pilpres maupun pilkada. Saat ini, NU masih terkooptasi pada satu partai. Seharusnya, antara pengurus harian (PBNU) itu tidak boleh pengurus partai," ujar Guntur lagi.
Baca juga:
Gus Yahya: NU Komitmen Bangun Perdamaian Lewat Gerakan Islam 'Washatiyah'
Siap Maju Jadi Ketum PBNU Lagi, Said Aqil Tak Incar Posisi Wapres di Pilpres 2024
PBNU Minta Panitia Surati Satgas Covid-19 soal Izin Muktamar NU 23-25 Desember
PBNU Putuskan Muktamar Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung
Silahturahmi dengan Ulama, Kasad Jenderal Dudung Datangi Markas PBNU