PDIP tegaskan kasus suap Bupati Klaten tak terkait partai
PDIP tegaskan kasus suap Bupati Klaten tak terkait partai. PDIP telah memecat Bupati Klaten Sri Hartini terkait dugaan suap posisi jabatan. Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka termasuk Sri dalam kasus tersebut.
Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten, Sri Hartini, Jumat (30/1) lalu meninggalkan keprihatinan mendalam di kalangan, kader dan pengurus DPC PDIP setempat. Sri Hartini yang selama ini dianggap sebagai kader terbaik, ternyata berbuat menyimpang dari kebijakan partai.
"Kami sangat terkejut adanya OTT terhadap bu Sri Hartini, Jumat lalu. Kami segera mengambil langkah tegas, sesuai komitmen partai dalam pemberantasan KKN. Pemecatan dari keanggotaan partai sudah dilakukan oleh DPP. Yang jelas kami sangat prihatin yang mendalam, tanpa sepengetahuan kami, kader terbaik kami telah melakukan kesalahan fatal," ujar Ketua DPC PDIP Klaten, Sunarna saat menggelar konferensi pers, Kamis (5/1).
Kendati demikian, lanjut mantan Bupati Klaten periode sebelumnya itu, pihaknya memberikan hormat dan apresiasi yang tinggi dengan kebijakan partai terhadap pemberantasan KKN. Pihaknya juga sangat menghargai terhadap tindakan KPK dengan menangkap Sri Hartini.
Lebih lanjut Sunarna menegaskan, bahwa apa yang dilakukan Sri Hartini tersebut merupakan perbuatan individu dan bukan kebijakan partai. "Itu perbuatan individu. Bukan dari kebijakan partai. Jadi tidak bisa dikonotasikan sebagaiI perbuatan partai. PDIP berkomitmen dengan upaya penegakan hukum dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa," ujarnya.
Ia mengimbau agar para kader mengambil hikmah dan memperbaiki langkah ke depan. Ia juga meminta kader tidak saling hujat dan membuat pertengkaran apapun agar kedepannya tidak timbul permasalahan baru.
"Permohonan maaf sebesar-besarnya kami ucapkan kepada masyarakat Klaten. Kader terbaik kami telah berbuat salah, seluruh jajaran pengurus mohon maaf kepada masyarakat. Kami berjanji untuk bekerja lebih baik melalui eksekutif dan legislatif demi seluruh masyarakat Kabupaten Klaten," katanya.
Baca juga:
Ganjar desak Pemkab Klaten segera isi kekosongan jabatan
KPK telusuri keterlibatan anak Bupati Klaten dalam kasus suap
KPK kembali sita Rp 3,2 miliar dari rumah dinas Bupati Klaten
Bupati ditangkap KPK, struktur Pemkab Klaten bakal direview ulang
PDIP: Rotasi dan promosi jabatan jadi 'ATM berjalan' kepala daerah
Gara-gara bupati dicokok KPK, 13 ribu PNS di Klaten gajinya tertunda
Bupati ditangkap KPK, layanan publik di Klaten tetap berjalan normal
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Kapan Bupati Labuhanbatu ditangkap KPK? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kenapa Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? KPK telah menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.
-
Siapa yang ikut penjaringan bakal calon bupati di Klaten dari PKS? Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri membenarkan Youtuber Ridwan Hanif ikut penjaringan bakal calon bupati (cabup) atau calon wakil bupati (cawabup) Klaten 2024 yang dibuka PKS.
-
Dimana Bupati Labuhanbatu ditangkap oleh KPK? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Labuhanbatu Erick Adtrada Ritonga setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.