Pekan ini, KPK bakal ekspose kasus hak interpelasi DPRD Sumut
Menurut Johan, keputusan dinaikkannya penyidikan kasus hak interpelasi itu akan diekspose.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan hak interpelasi DPRD Sumatera Utara (Sumut) ke tahap penyidikan. Hal itu dilakukan berdasarkan adanya alat bukti yang cukup dari sejumlah pihak.
"Iya memang benar akan ada (penyelidikan yang naik penyidikan) setelah tim melakukan beberapa permintaan keterangan," kata Johan di KPK, Jakarta, Selasa (6/10).
Menurut Johan, keputusan dinaikkannya penyidikan kasus hak interpelasi itu akan diekspose atau dilakukan gelar perkara dalam waktu dekat. Namun, dia belum bisa merinci kapan ekspose itu dilakukan.
"Rencananya minggu ini akan dilakukan ekspose atau gelar perkara di KPK untuk melihat hasil permintaan keterangan yang dilakukan itu sudah ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup," ujar Johan.
Munculnya kasus penyalahgunaan hak interpelasi DPRD Sumut ini saat Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah diperiksa KPK pada Senin 7 September 2015. Dugaan adanya penyalahgunaan hal interpelasi pun menguat setelah lembaga antirasuah membenarkan jika pihaknya tengah menelusuri pembatalan hak interpelasi DPRD Sumut kepada Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
Bukan hanya itu, pada 13 Agustus 2015, tim satgas KPK melakukan penggeledahan di kantor DPRD Sumut terkait dugaan suap hakim dan panitera PTUN Medan. Dalam penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan interpelasi terhadap Gatot, daftar hadir dan risalah persidangan yang dilakukan DPRD Sumut.
Dalam penggunaan hak interpelasi itu, sebanyak 57 dari 100 anggota DPRD Sumut menandatangani hak interpelasi di atas kertas bermaterai Rp 6.000. Hak interpelasi ini terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Provinsi Sumut tentang P-APBD 2014 dan rancangan Pergub tentang Penjabaran P-APBD 2014 tanggal 16 September 2014.
Namun, pada rapat paripurna 20 April, DPRD menyepakati hak interpelasi batal digunakan. Dari 88 anggota DPRD Sumut yang hadir, 52 orang menolak penggunaan hak tersebut, 35 orang menyatakan persetujuan dan satu bersikap abstain.
Kendati demikian, Ajib membantah bila hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas batal dilakukan lantaran adanya bagi-bagi uang kepada anggota DPRD. Dia berdalih keputusan pembatalan itu berdasarkan keputusan bersama para anggota dewan.
"Bagi-bagi apa? Itu kan hak masing-masing anggota, kalau bicara interpelasi, hak masing-masing anggota. Boleh gunakan haknya boleh enggak," jelas Ajib.
Baca juga:
Diteror akan dibunuh, ketua DPRD Sampang didatangi ratusan santri
Periksa 100 saksi, KPK belum ekspos kasus hak interpelasi DPRD Sumut
Diduga bangun dinasti, Sekda Indragiri Hulu dilengserkan DPRD
Politikus Nasdem Dumai hilang saat kunjungan dinas ke Pekanbaru
Reses berakhir, puluhan anggota DPRD Sulut bolos paripurna
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa isi pemberitaan yang menyebutkan Prabowo Subianto terlibat dugaan korupsi? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.